- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunggah dua puluh enam video agenda kerja secara maraton di Instagram.
- Aksi tersebut dilakukan pada Selasa, 10 November 2026, setelah Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.
- Pengunduran diri ini terjadi di tengah polemik putusan pengadilan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusan sengketa Pilpres 2024 menyatakan tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SLTA di Tanah Air.
Persoalan hukum kian meruncing saat Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi Subhan Palal.
Putusan MA tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencabut dokumen bersangkutan.
Puncaknya, pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prasetyo mengonfirmasi bahwa Gibran telah mengutarakan keinginannya untuk melepas jabatan wakil presiden langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan empat mata di Kompleks Widya Chandra selama 2,5 jam.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau atau Gibran menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.
Langkah politik Gibran ini juga beriringan dengan dinamika panas di parlemen, di mana wacana pengajuan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP untuk pemakzulan mulai bergulir di DPR seiring dimulainya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Di sisi lain, Gibran menyatakan bakal menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN serta mengajukan Peninjauan Kembali atau PK ke Mahkamah Agung demi membuktikan legalitas dokumen pendidikannya.