- Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan mengonfirmasi 10 anggota partainya ikut mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI.
- Usulan HMP ini diajukan terkait status jabatan dan keabsahan dokumen persyaratan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Langkah konstitusional tersebut diambil Sarifuddin Sudding usai mencermati putusan pengadilan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, secara tegas menjadi satu-satunya legislator dari fraksinya yang ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait status jabatan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sudding menjelaskan, bahwa langkah konstitusional ini diambil usai mencermati dua putusan lembaga peradilan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
"Mencermati putusan MA Nomor 742, kasasi tun 2026, tanggal 30 Oktober 2026, dan juga putusan MK nomor 1 tahun 2026, terkait dengan surat keterangan penyetaraan ijazah saudara Gibran Rakabuming Raka, di mana dalam amar putusan MA tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Sudding.
Ia menegaskan, bahwa putusan peradilan yang mengikat tersebut memiliki dua opsi cara pelaksanaan secara hukum.
"Amar putusan tersebut harus dilaksanakan, ada 2 cara, untuk pelaksanaan terhadap setiap putusan lembaga peradilan. Yang pertama dilaksanakan secara sukarela oleh ybs dengan cara mengundurkan diri, yang kedua ada upaya eksekusi lewat jalur konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7a," kata Sudding.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini menguraikan dasar pemakzulan serta pemenuhan norma konstitusi dalam pengajuan hak DPR tersebut.
"Presiden dan atau Wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR mana kala ada 6 persyaratan disitu, melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan tindak pidana penyuapan atau tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, dan atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau Wapres," tuturnya.
Menurut Sudding, fokus utama usulan HMP ini menyasar pada keabsahan dokumen persyaratan yang dimiliki oleh Wakil Presiden RI saat ini.
"Yang menjadi objek adalah Wapres. Di mana surat keterangan yang bersangkutan telah dinyatakan batal dan tidak sah. Dan yang memiliki dimusnahkan. Itu Amar putusan," tegasnya.
Karena proses pembuktian hukum dinilai telah rampung di tingkat peradilan, Sudding memutuskan untuk menyalurkan hak konstitusionalnya sebagai anggota parlemen.