Singgung Kejujuran dan Rasa Malu, Legislator PKS Paling Banyak Usul HMP Pemakzulan Gibran di DPR

Rabu, 11 November 2026 | 17:33 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mundur dari posisinya. [ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym]
BACA 10 DETIK
  • Fraksi PKS mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
  • Usulan tersebut disampaikan oleh Mardani Ali Sera dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
  • Langkah konstitusional ini diajukan karena PKS menilai Wakil Presiden tidak memenuhi syarat jabatan dan melakukan perbuatan tercela.

Suara.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam penyampaiannya di hadapan pimpinan DPR, Mardani menegaskan bahwa usulan HMP ini diajukan atas dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan sebagaimana diatur dalam konstitusi.

“Mewakili Fraksi PKS, kami yang bertanda tangan di bawah ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat DPR terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Mardani.

Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Selain mendasarkan pada pasal-pasal dalam UUD 1945, PKS juga menilai adanya indikasi perbuatan tercela yang melanggar etika berbangsa dan bernegara.

“Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001 tentang Kehidupan Berbangsa yang pada pokoknya dalam kehidupan berbangsa harus mengedepankan kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa,” kata dia.

Usulan HMP dari Anggota Fraksi PKS ini menambah daftar dinamika politik di DPR RI terkait polemik posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini berproses melalui mekanime konstitusional di Parlemen.

Fraksi PKS paling banyak anggotanya yang menyatakan mengusulkan HMP pemakzulan Gibran, totalnya ada 28 orang. Berikut nama-namanya:

  1. Mardani Ali Sera
  2. Muhammad Kholid
  3. Rahmat Saleh
  4. Riyono
  5. Hamid Noor Yasin
  6. Nasir Jamil
  7. Sukamta
  8. Syahrul Aidi Maazat
  9. Kurniasih Mufidayati
  10. Netti Prasetiyani
  11. Ledia Hanifa
  12. Yanuar Arif Wibowo
  13. Dr. Gamal Albinsaid
  14. Johan Rosihan
  15. Abdul Hadi
  16. Junaidi Auly
  17. Reni Astuti
  18. Achmad Ru'yat
  19. Abdul Fikri Faqih
  20. Ghufron
  21. Drh. Slamat
  22. Rizal Bawazier
  23. Adang Darajatun
  24. Ahmad Heryawan
  25. Ateng Sutisna
  26. Izzuddin Alqassam Kasuba
  27. Muhammad Haris
  28. Askweni.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com