- Ketua Umum Projo Budi Arie membenarkan rumor pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11 November 2026.
- Jika berhenti dengan hormat, Gibran berhak menerima pensiun bulanan sebesar Rp20,16 juta serta fasilitas rumah dan kendaraan negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi mantan presiden serta wakil presiden Republik Indonesia.
Suara.com - Rumor yang menyebut bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan mundur dari posisinya menilik rasa ketidakadilan perihal fasilitas yang bakal ia nikmati jika keputusan mundurnya diterima.
Jika pengunduran diri tersebut ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, Gibran ternyata tidak serta-merta kehilangan seluruh fasilitas dari negara.
Justru, ada sejumlah hak yang tetap bisa dinikmati Gibran meskipun sudah tidak lagi menduduki kursi RI-2.
Mulai dari uang pensiun bulanan, rumah kediaman, kendaraan bermotor, hingga jaminan biaya kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran mencuat pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, bahkan membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi Suara.com.
"Betul (Gibran mundur)," ujar Budi Arie.
Kendati demikian, belum ada penjelasan terperinci mengenai mekanisme pengunduran diri maupun kepastian status pemberhentian Gibran.
Sampai artikel ini dimuat, Kamis 12 November 2026 pukul 09:00 WIB, Gibran belum memberikan surat pengunduran diri ke MPR.
Sementara di DPR, proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) masih digulirkan oleh para legislator.
Pensiun Gibran Bisa Mencapai Rp20,16 Juta per Bulan
Landasan hukum mengenai hak keuangan dan fasilitas mantan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokok tersebut ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat.
Artinya, perhitungan pensiun Gibran tidak menggunakan keseluruhan penghasilan beserta tunjangannya, melainkan hanya berdasarkan gaji pokok Wakil Presiden.
Berdasarkan keterangan Sekretariat Negara pada 2017, gaji pokok Wakil Presiden tercatat sebesar Rp20.160.000 per bulan.