- Kapolri Jenderal Suyudi mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
- Aksi penyadapan ilegal di Jakarta Selatan pada 2025 sampai 2026 itu dilakukan tanpa surat permohonan penyidik.
- Kasus penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026 tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pelapor rahasia.
Suara.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat politik, aktivis, hingga jurnalis. Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut dugaan perintah penyadapan tersebut berasal dari mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Suyudi menjelaskan, perkara tersebut bermula pada kurun waktu 2025 hingga 2026. Saat itu, perintah dari Listyo diduga disampaikan melalui sejumlah pejabat kepolisian, termasuk Irjen Pol. Ahrie Sonta (AS) yang menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).
Ahrie diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik. Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga menjadi target penyadapan tanpa melalui prosedur penegakan hukum sebagaimana mestinya.
Perkara ini kemudian berkembang pada Oktober 2026. Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan. Ia juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PLX.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," kata Suyudi saat rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menambahkan, dugaan penyadapan tersebut dilakukan di wilayah Jakarta Selatan. Perkara ini disangkakan berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.
Perintah Diduga Berawal dari Listyo Sigit
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Kapolri, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yakni perintah penyadapan, provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan, hingga penghapusan data.
Pada tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU), yang merupakan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.
Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, dan Ahrie Sonta.
"Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," ungkap Suyudi.
Pada tahap kedua, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target penyadapan ke dalam sistem LIMS.
Proses tersebut diduga dilakukan tanpa melalui verifikasi dan penyaringan untuk memastikan apakah nomor yang dimasukkan memiliki keterkaitan dengan perkara pro justitia atau proses penegakan hukum.
Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penyadapan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk transkripsi.
Hasil penyadapan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon sebelum akhirnya diteruskan kepada Listyo Sigit.
Sementara itu, tahapan terakhir berkaitan dengan dugaan penghapusan data pada Oktober 2026.
Ahrie Sonta diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX. Perintah tersebut kemudian diduga dilaksanakan oleh tim TSU.