Ini Identitas Resmi WNI Ditangkap Militer Ukraina Jadi Tawanan Perang

Kamis, 12 November 2026 | 10:16 WIB
Sebuah gambar yang diambil Maxar Satelit memperlihatkan sebuah kerusakan akibat serangan misil yang dilepaskan tentara Rusia di Ukraina pada Minggu (27/2/2022) waktu setempat. (Foto: AFP)
BACA 10 DETIK
  • WNI berinisial AS asal Blitar tertangkap intelijen Ukraina di Zaporizhzhia.

  • AS terjebak kontrak militer Rusia setelah mengira mendapat pekerjaan konstruksi di Moskow.

  • KBRI Kiev memastikan perlindungan dan meminta akses kekonsuleran kepada otoritas Ukraina.

Suara.com - Warga negara Indonesia atau WNI berinisial AS tertangkap otoritas Ukraina setelah terseret dalam pusaran konflik militer Rusia di garis depan Zaporizhzhia sebagai tentara bayaran Rusia.

Pria berusia 49 tahun asal Blitar tersebut awalnya berangkat ke Moskow pada Juli 2026 karena tergiur tawaran pekerjaan konstruksi.

Kontrak kerja fiktif tersebut justru menjerumuskannya langsung ke medan perang Ukraina tanpa pemahaman isi dokumen yang jelas.

Sebuah gedung tampak hancur usai dihantam roket yang dilepaskan tentara Rusia di wilayah timur Ukraina, Kamis (24/2/2022). (Foto: AFP)

Setibanya di wilayah pendudukan, AS sempat berupaya kabur namun gagal menyelamatkan diri dari situasi berbahaya.

Satuannya kemudian dihantam serangan drone membuat AS sempat berkeliaran seorang diri sebelum akhirnya diamankan aparat setempat.

KBRI di Kiev langsung bergerak cepat meminta akses kekonsuleran kepada otoritas Ukraina guna memverifikasi kondisi AS secara mendalam.

Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmen penuh untuk melindungi WNI tersebut sesuai dengan koridor hukum berlaku.

"KBRI di Kiev telah memperoleh informasi soal adanya penangkapan satu orang WNI, dengan inisial AS, oleh otoritas Ukraina," kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang di Jakarta.

Koordinasi intensif terus dilakukan bersama berbagai pihak terkait demi memastikan keselamatan fisik AS selama proses penahanan.

Pemerintah kembali memperingatkan publik agar lebih teliti memverifikasi keabsahan lowongan pekerjaan di negara konflik.

Masyarakat diminta menolak tawaran dengan imbalan tidak wajar serta menghindari penandatanganan dokumen tanpa pemahaman menyeluruh.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com