- Konferensi Republik pada 12 November 2026 menyerukan koreksi total terhadap sistem politik nasional yang mengalami pembusukan akut.
- Krisis politik dipicu penyadapan ilegal oleh KSP Listyo Sigit, pengerahan TNI, serta pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka.
- Organisasi masyarakat sipil tersebut menolak kompromi elite dan mendesak investigasi kekerasan aparat keamanan di berbagai daerah.
Suara.com - Organisasi masyarakat sipil Konferensi Republik mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait perkembangan situasi politik nasional yang dinilai mengalami pembusukan akut.
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026), lembaga yang dipimpin Sudirman Said selaku Ketua Umum, Jaleswari Pramodhawardani sebagai Wakil Ketua Umum, dan Yanuar Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal tersebut menyerukan agenda normalisasi kehidupan bernegara melalui koreksi total terhadap seluruh tatanan kelembagaan dan sistem kekuasaan.
Sikap tegas ini didasarkan pada eskalasi politik beruntun dalam sepuluh hari terakhir.
Sorotan utama tertuju pada mantan Kapolri yang baru sebulan menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yakni Listyo Sigit Prabowo dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Operasi spionase internal tersebut diduga menyasar pimpinan partai politik, jurnalis, aktivis, hingga pelaku usaha.
Di saat yang sama, lebih dari 20.000 prajurit TNI dikerahkan ke Jakarta dengan dalih serta penjelasan resmi yang terus berubah-ubah di hadapan publik.
Krisis di lingkar Istana kian meruncing seiring konfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri pada 10 November 2026.
Langkah ini mencuat usai Mahkamah Agung menyatakan surat penyetaraan ijazah yang digunakan Gibran saat mencalonkan diri terbukti tidak sah dan batal demi hukum, meski hingga saat ini status kepemimpinan nasional tersebut dinilai masih menggantung tanpa kejelasan hukum yang tuntas.
Di tengah friksi elite politik yang meruncing, Konferensi Republik menyoroti meningkatnya aksi kekerasan aparat keamanan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Pada 7 November, massa aksi Women's March yang telah melayangkan pemberitahuan resmi dihadang aparat kepolisian di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta.
Peristiwa serupa terjadi di Samarinda pada 4 November saat mahasiswa dan warga yang menuntut penanganan krisis listrik serta kebakaran hutan dibubarkan paksa menggunakan semprotan water cannon.
Kekerasan struktural kembali terulang dalam momentum aksi Hari Pahlawan di Yogyakarta yang berujung pada penangkapan massal.
Pihak kepolisian menyatakan 94 orang diamankan, sementara catatan LBH Yogyakarta mendapati 13 orang belum diketahui keberadaannya pascainsiden, disertai temuan korban luka-luka dan dugaan tindakan penyiksaan selama proses penahanan berlangsung.
Konferensi Republik menegaskan bahwa tindakan segelintir massa tidak dapat dijadikan pembenaran legal bagi aparat untuk melakukan penangkapan serampangan maupun kekerasan fisik.
Konferensi Republik menilai rentetan peristiwa tersebut berakar dari sistem politik yang rusak sejak awal.