- Konferensi Republik pada 12 November 2026 menyerukan koreksi total terhadap sistem politik nasional yang mengalami pembusukan akut.
- Krisis politik dipicu penyadapan ilegal oleh KSP Listyo Sigit, pengerahan TNI, serta pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka.
- Organisasi masyarakat sipil tersebut menolak kompromi elite dan mendesak investigasi kekerasan aparat keamanan di berbagai daerah.
Jabatan wakil presiden dinilai lahir dari kompromi politik dan penyalahgunaan wewenang melalui Putusan MK 90/2023 yang cacat etik, institusi kepolisian minim kontrol sipil hingga berbalik menyadap kepala negara, tentara ditarik ke ranah sipil tanpa keputusan politik negara yang transparan, serta fungsi pengawasan parlemen lumpuh akibat koalisi mayoritas yang menguasai lebih dari 80 persen kursi DPR.
Menyikapi krisis legitimasi ini, Konferensi Republik menolak solusi kompromistis elite seperti bagi-bagi jabatan maupun kesepakatan tertutup antarpartai.
Organisasi ini menggariskan lima poin seruan kepada seluruh elemen bangsa:
1. Menolak jalan pintas dagang sapi politik dan mendesak penuntasan persoalan wakil presiden diselesaikan secara terbuka melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 UUD 1945 di bawah pengawasan rakyat secara langsung.
2. Menuntut pengusutan kasus penyadapan ilegal diproses tuntas hingga membongkar aktor perencana maupun pihak yang diuntungkan, sekaligus menolak pemanfaatan tuduhan tertentu sebagai alat pembungkaman. Konferensi Republik secara lugas menyatakan, tolak penggunaan label "makar" sebagai dalih mempersempit ruang sipil.
3. Mendesak perlindungan penuh terhadap warga dan aktivis yang bersuara, pendampingan demonstran yang ditahan, pencarian korban hilang, serta meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman Republik Indonesia segera membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut kekerasan aparat di Jakarta, Samarinda, Yogyakarta, dan wilayah lainnya.
4. Menolak militerisasi ruang publik dan keterlibatan militer dalam pertikaian antar-faksi elite, dengan penegasan bahwa supremasi sipil adalah fondasi mutlak bagi keberlangsungan negara republik.
5. Mengajak kampus, serikat buruh, masyarakat adat, pers, komunitas warga di tingkat desa dan kampung, pelaku usaha, hingga aparatur birokrasi yang memegang integritas untuk berhimpun membangun kekuatan koreksi dari bawah guna merumuskan tata kelola negara yang bebas intervensi dan berpihak kepada rakyat.