- Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026.
- Pengamat Refly Harun menyebutkan lima pimpinan partai parlemen yang berpotensi menggantikan posisi Gibran mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
- Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pengunduran diri tersebut dibahas dalam pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo di Istana.
Untuk Partai NasDem, posisi Surya Paloh dinilai terlalu senior dan berada pada level mentor bangsa yang setara dengan Prabowo, sehingga tidak pas jika ditempatkan sebagai bawahan presiden.
Sementara itu, posisi tawar PKS dinilai kurang memadai dalam konstelasi penentuan jabatan RI 2.
"Nah, tiga yang tidak itu adalah dari NasDem, dari PKS, dan tentu dari Gerindra sendiri," tegas Refly.
Wacana suksesi kursi wakil presiden ini bergulir kencang setelah pihak Istana mengonfirmasi adanya pertemuan penting antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut membahas situasi terkini pascaputusan pengadilan.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut mengutarakan maksudnya untuk mundur dari jabatannya di tengah tekanan publik akibat polemik keabsahan dokumen pendidikannya.
"Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ungkap Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan.
Prasetyo menepis isu yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo langsung menolak keinginan tersebut. Kepala Negara justru memberikan ruang diskusi serta pandangan mendalam mengenai langkah-langkah konstitusional yang harus dihormati.
Dalam proses tersebut, Gibran juga menyampaikan keinginannya untuk menempuh jalur pengujian keabsahan dokumen melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Secara mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan posisi wakil presiden, Presiden berwenang mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk kemudian dipilih melalui Sidang Paripurna.
Pilihan politik Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menjadi kunci utama dalam menentukan arah koalisi dan sosok pendamping barunya di roda pemerintahan.