- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan mundur dari jabatannya di tengah kontroversi persyaratan pendidikan.
- PSI menghormati keputusan pengunduran diri tersebut untuk mengakhiri ketidakpastian politik pemerintahan Presiden Prabowo.
- PSI menyatakan tidak memperpanjang polemik dan tetap berkomitmen mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya di tengah kontroversi mengenai persyaratan pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menilai keputusan Gibran menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah segalanya. Menurutnya, jabatan merupakan amanah dari rakyat, bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara.
"Kekuasaan adalah amanah. Bukan milik pribadi. Jabatan itu datang dari rakyat. Ketika jabatan mulai menjadi beban untuk pemerintahan, mengembalikannya adalah sikap yang baik," kata Andy melalui keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Andy menilai dinamika politik yang berkepanjangan berpotensi menguras energi masyarakat karena perhatian publik terus tersita oleh persoalan politik tertentu.
Menurutnya, Gibran memilih mengakhiri ketidakpastian politik dengan meletakkan jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
"Mas Gibran memilih untuk mengakhiri ketidakpastian itu. Ia mundur agar pemerintahan Presiden Prabowo tidak terus terbebani," imbuh Andy.
Andy memastikan PSI tidak akan memperpanjang polemik tersebut. Partainya, kata dia, tetap berkomitmen mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan.
"PSI akan tetap berdiri bersama rakyat dan mendukung agenda program pemerintahan Presiden Prabowo yang pro-rakyat," tegas dia.
Di akhir pernyataannya, Andy menyampaikan apresiasi kepada Gibran atas pengabdiannya selama turut memimpin pemerintahan.
"Jabatan boleh dilepas, tetapi pengabdian terus berjalan. Terima kasih, Mas Gibran," pungkasnya.
Reporter: Alif Bintang