-
Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka dimulai dari jabatan Wali Kota Solo.
-
Gibran menjadi Wapres termuda sebelum diterpa persoalan hukum terkait penyetaraan ijazah.
-
Perjalanan politik Gibran berakhir usai menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.
Suara.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari kursi RI 2 kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Langkah dramatis ini diambil usai Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 11.16 WIB dan menggelar pertemuan tertutup selama 20 menit bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Surat serupa juga telah dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengunduran diri ini menjadi babak akhir dari perjalanan politik Gibran yang melesat bak roket, tapi tak pernah sepi dari sorotan dan kontroversi.
Berikut kilas balik perjalanan politik sang mantan Wali Kota Solo tersebut.
Terjun ke Politik: Menguasai Solo Tanpa Tanding
Lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987, Gibran awalnya lebih dikenal sebagai pebisnis muda.
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Solo, ia menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School Singapura, sempat mengambil program persiapan di UTS Insearch Australia, dan menuntaskan diploma dari MDIS serta meraih gelar BSc di bidang Marketing dari University of Bradford.
Kiprah politiknya bermula secara terbuka pada paruh akhir 2019 saat resmi bergabung dengan PDI Perjuangan.
Namanya meroket jelang Pilwalkot Surakarta 2020 dan mengantongi dukungan hampir seluruh partai parlemen daerah setempat, kecuali PKS.
Giibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa praktis hanya melawan pasangan independen Bagyo Wahyono.
Hasilnya, Gibran menang mutlak dengan perolehan 86,53 persen suara.
Selama memimpin Solo, namanya dinobatkan sebagai Wali Kota Terpopuler 2021 versi Indikator Indonesia berkat penanganan pandemi Covid-19 dan komunikasi publiknya.
Namun, kepemimpinannya juga kerap disorot pengamat karena Solo dinilai banyak menerima guyuran Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah pusat di era kepemimpinan sang ayah.
Karpet Merah Putusan MK dan Tiket Cawapres 2024