- Walhi bersama koalisi pemuda melakukan unjuk rasa di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
- Massa aksi mendesak pemerintah segera melakukan pencegahan dan pemulihan efektif terhadap berbagai bencana ekologis di Indonesia.
- Demonstran menuntut transparansi data bencana, pertanggungjawaban korporasi, serta pemulihan ekosistem esensial dan ruang hidup masyarakat.
Suara.com - Sejumlah pegiat lingkungan yang tergabung dalam Desk Disaster Region Sumatera Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan koalisi Orang Muda Pulihkan Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Puluhan massa yang sebagian di antaranya merupakan mahasiswa pencinta alam itu meminta parlemen dan pemerintah segera melakukan pemulihan serta pencegahan yang efektif terhadap bencana ekologis yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini.
Berdasarkan pantauan Suara.com, barisan demonstran datang menggunakan satu mobil komando lengkap dengan alat pengeras suara.
Aksi mereka turut diwarnai pertunjukan teatrikal dengan menggunakan tiga maskot hewan yang terancam punah akibat pembalakan hutan.
Poster-poster protes juga terlihat erat digenggam massa aksi yang beberapa kali meneriakkan kekecewaan terhadap pemerintah.
"Bisa kalian lihat bahwasanya di negeri bagian sana banyak masyarakat yang sangat kesulitan bernapas. Bisa dibayangkan sememprihatinkan apa kondisi sekarang? Sementara di sini, di pusatnya, ada pemerintah yang sekarang bermain politik sampah!" kata salah seorang orator yang disambut pekikan massa aksi lainnya.
Perwakilan Desk Disaster Sumatera Selatan, Suci Nasari, menjelaskan aksi tersebut merupakan bentuk kemarahan masyarakat sipil atas semrawutnya tata kelola lingkungan hidup oleh para pemangku kebijakan.
Menurut dia, respons pemerintah dalam menangani bencana yang tengah berlangsung di Kalimantan, Sumatera, hingga Papua juga terkesan setengah hati.
"Pemerintah ini menutup mata, seolah-olah tuli tentang persoalan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini," terang dia kepada wartawan.
Dia juga mengkritik pemerintah karena lebih mengarahkan perhatiannya pada perkembangan dinamika politik nasional ketimbang nasib para korban bencana alam.
"Giliran bencana-bencana gini terjadi pemerintah seolah menutup mata," tegas Suci.
Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain pemulihan ekosistem esensial, pemulihan ruang hidup masyarakat, pertanggungjawaban korporasi perusak alam, serta transparansi pemerintah dalam menjabarkan data situasi terkini bencana.
Reporter: Alif Bintang