Suara.com - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata melalui pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni menyiapkan lahan seluas 15 hektare yang akan diusulkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Barito Timur, Muhammad Yamin kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam pertemuan di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Muhammad Yamin mengatakan, kehadiran Sekolah Rakyat di Barito Timur sangat dibutuhkan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat, khususnya di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Pasalnya, hingga saat ini wilayah tersebut belum memiliki Sekolah Rakyat.
Ia menjelaskan, Kalimantan Tengah saat ini baru memiliki empat Sekolah Rakyat. Padahal, wilayah provinsi tersebut cukup luas dan terbagi menjadi tiga zona, yakni zona barat, zona tengah, serta zona DAS Barito. Bahkan, terdapat empat kabupaten di kawasan DAS Barito yang belum memiliki fasilitas pendidikan tersebut.
"Jadi sangat berharap lah SR (Sekolah Rakyat) ini bisa ada di Barito Timur. Selama ini di Kalimantan Tengah baru ada empat Sekolah Rakyat. Sementara wilayahnya sangat luas, terbagi tiga zona, zona barat, zona tengah, dan zona DAS Barito. Khususnya di kawasan DAS Barito ini belum ada, empat kabupaten belum memiliki Sekolah Rakyat,” kata Muhammad Yamin.
Sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut, Pemkab Barito Timur telah menyiapkan lahan sekitar 15 hektare yang merupakan aset pemerintah daerah. Lahan itu dinilai memenuhi sejumlah kriteria karena memiliki kontur relatif landai, tersedia sumber air bersih, serta didukung aksesibilitas yang memadai.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menyambut baik inisiatif pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sehingga pemerintah daerah diharapkan aktif menyiapkan lahan untuk mendukung program tersebut.
"Pada prinsipnya, perintah Pak Presiden itu setiap kota/kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau syarat-syaratnya sudah clear and clean, pasti akan dibangun," ujar Agus.
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo meminta Pemkab Barito Timur untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar lahan bisa segera diusulkan. Sertifikat kepemilikan lahan harus definitif atas nama pemerintah daerah dan dipisahkan sesuai luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia menjelaskan, mekanisme pemanfaatan lahan nantinya menggunakan skema pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan hibah. Setelah Sekolah Rakyat berjalan stabil, aset tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah daerah.
“Minimal lahannya 6,8 hektare. Kalau bisa 10 hektare tentu lebih baik karena ada faktor-faktor pendukung yang juga perlu disiapkan. Kalau memang 15 hektare memungkinkan, itu akan lebih bagus,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Agus Jabo juga menyinggung terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 sekolah setiap tahun. Dari target tersebut, sebanyak 100 sekolah telah dibangun, sementara pembangunan tahap berikutnya tengah dipersiapkan dengan mempertimbangkan penyesuaian kapasitas siswa.
Ia mengungkapkan Sekolah Rakyat ditargetkan dapat menampung 2.500 siswa, dari target sebelumnya 1.000 siswa. Perubahan target kapasitas siswa tersebut berdampak pada kebutuhan anggaran dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan agar usulan dari berbagai daerah dapat masuk dalam tahapan pembangunan berikutnya.
“Kita berharap Barito Timur bisa ikut dalam pembangunan tahun 2027. Yang penting sekarang persyaratan lahannya segera dilengkapi, terutama sertifikatnya. Kalau sudah jelas, proses selanjutnya bisa kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Selain pembangunan fasilitas pendidikan, Agus Jabo mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang menyentuh seluruh anggota keluarga. Anak-anak memperoleh akses pendidikan dan pengasuhan di sekolah berasrama, sementara orang tua didorong mengikuti program pemberdayaan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Konsepnya, anaknya disekolahkan, rumahnya diperbaiki, dan orang tuanya diberdayakan. Jadi, penanganan kemiskinan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga secara keseluruhan,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur Eskop, Tenaga Ahli Menteri Sosial Agustinus Budi Prasetyo, serta Jajaran Staf Khusus dan Tenaga Ahli Wakil Menteri Sosial.***