- Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf menanggapi posisi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti pada Kamis (12/11/2026).
- PBNU mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif dan mempercayakan pemilihan pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto.
- Kekosongan jabatan wakil presiden wajib diisi melalui sidang MPR berdasarkan usulan presiden sesuai UUD 1945.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi kemungkinan munculnya kandidat dari lingkungan PBNU untuk mengisi posisi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya.
Namun, Gus Ipul tidak menyebut nama maupun mengungkapkan adanya sosok yang tengah dipersiapkan PBNU untuk masuk dalam bursa calon Wakil Presiden. Dia justru mengajak semua pihak menjaga situasi tetap kondusif dan menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku.
"Ya, mari kita jaga aja bersama-sama ya. PBNU mengajak kita semua untuk bisa menciptakan suasana yang adem di tengah-tengah masyarakat," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia juga meminta seluruh pihak memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto beserta lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyiapkan pengganti Wakil Presiden.
"Kita ikuti mekanismenya, kita beri penuh kepercayaan kepada Pak Presiden beserta seluruh lembaga-lembaga yang ada bisa mencari solusi yang terbaik," ujarnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya percaya Presiden Prabowo akan mengambil langkah terbaik dalam menyikapi persoalan tersebut.
"Kita percaya sepenuhnya kepada Pak Presiden," tutur dia.
Sebagai informasi, posisi Wakil Presiden menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026) pagi.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.