-
Pengunduran diri Gibran membuka peluang emas bagi partai politik untuk mengisi kursi wakil presiden.
-
Prabowo menghadapi dilema antara mengakomodasi kader PDI Perjuangan atau menjaga soliditas ketua umum koalisi.
-
Tokoh lingkaran dekat Hambalang berpotensi maju apabila negosiasi antarpartai koalisi menemui jalan buntu.
Suara.com - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden langsung memicu kalkulasi ulang peta kekuasaan di tubuh pemerintahan Prabowo Subianto. Partai politik kini membidik peluang langka untuk menempatkan kadernya di posisi RI-2 tanpa harus bertarung lewat pemilu.
Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11) sekitar pukul 11.20 WIB. Langkah ini mencatat sejarah baru karena menjadikannya wakil presiden kedua di Indonesia yang melepas jabatannya di tengah masa bakti.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kekosongan jabatan ini menjadi ruang strategis bagi parpol untuk memperbesar pengaruhnya. Pengisian kursi untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun ke depan menawarkan keuntungan besar bagi partai pengusung.
"Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan. Menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah. Jika ada kesempatan mengisi posisi tersebut untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, ini bukan hanya pencapaian tinggi dalam karier politik seseorang, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi partai pengusungnya," papar Arifki, dikutip dari BBC.
Figur dari PDI Perjuangan memiliki posisi tawar kuat apabila Presiden Prabowo ingin mengamankan stabilitas pemerintahan di DPR. Masuknya kader banteng ke lingkaran istana berpotensi mempertebal barisan dukungan koalisi di parlemen.
Masuknya tokoh di luar koalisi tidak otomatis menjamin soliditas barisan pendukung pemerintah saat ini. Partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet juga menyimpan ambisi serta kalkulasi politik masing-masing.
Sejumlah ketua umum partai koalisi memiliki peluang untuk ikut meramaikan bursa calon orang nomor dua. Arifki menyebut nama Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Zulkifli Hasan, hingga Bahlil Lahadalia sebagai figur yang patut diperhitungkan. Namun belakangan Demokrat resmi menyatakan tidak akan ajukan calon wapres.
"Karena itu, siapa pun nama yang nantinya dipertimbangkan Prabowo belum tentu bisa membuat seluruh kekuatan politik merasa terakomodasi," jelasnya.
Tantangan terbesar Prabowo saat ini bukan terletak pada keterbatasan stok kandidat potensial. Kepala negara justru harus meramu keputusan yang mampu menjaga harmoni antara ambisi partai dan efektivitas kerja kabinet.
"Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan."
Kebuntuan negosiasi antarpartai politik berpotensi mendorong Prabowo melirik figur dari luar usulan koalisi. Presiden bisa mengambil jalan tengah dengan menarik nama-nama yang selama ini berada di lingkaran dekatnya di Hambalang.
Sejumlah tokoh kunci di sekitar presiden berpeluang masuk dalam radar pertimbangan istana. Mereka meliputi Sekjen Partai Gerindra Sugiono, Kepala BGN Sudaryono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
"Namun, konsekuensinya, partai-partai koalisi lain juga perlu mendapatkan ruang dan pertimbangan politik yang proporsional," ungkapnya.
Penunjukan wakil presiden baru menuntut kecermatan tinggi dalam mengelola konfigurasi kekuasaan. Prabowo harus memastikan pergantian sosok RI-2 tidak memicu gejolak politik baru yang mengganggu jalannya pemerintahan.