-
Partai Demokrat enggan mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
-
Penentuan kandidat wakil presiden diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
-
MPR memiliki waktu 60 hari untuk memproses kekosongan jabatan tersebut.
Suara.com - Partai Demokrat secara tegas menyatakan tidak akan menyodorkan kandidat untuk mengisi posisi wakil presiden yang lowong akibat mundurnya Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan mutlak ini diambil setelah pucuk pimpinan partai berkonsultasi langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.
Langkah strategis tersebut menepis segala spekulasi liar di ruang publik dan mengembalikan otoritas pengusulan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan bahwa mekanisme konstitusional telah diatur dengan jelas melalui Undang-Undang Dasar 1945.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” tegasnya saat konferensi pers di Jakarta pada Jumat.
Pihaknya mengajak publik agar senantiasa menjaga stabilitas nasional dan memberikan keleluasaan bagi berjalannya proses hukum tata negara.
Agenda pembangunan nasional wajib dikawal ketat agar tidak terganggu oleh dinamika politik yang sedang berlangsung di tingkat elite.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tambahnya.
Sebelumnya, Gibran telah menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara langsung untuk menyerahkan surat pengunduran diri resminya.
Pertemuan tertutup yang melibatkan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakilnya itu berlangsung selama kurang lebih dua puluh menit.
Pihak parlemen kini mempunyai batas waktu paling lama enam puluh hari untuk merampungkan seluruh proses pengisian jabatan orang nomor dua tersebut.
Sementara itu, Kepala Negara hanya memiliki jatah waktu empat belas hari semenjak surat permohonan diterbitkan untuk menyetor dua nama kandidat pengganti.