- MPR menggelar rapat gabungan di Kompleks Parlemen Jakarta pada 13 November 2026 untuk memproses penggantian Wakil Presiden.
- Rapat menetapkan empat agenda utama termasuk penjadwalan paripurna dan pembentukan tim verifikasi dokumen calon wakil presiden.
- MPR menargetkan penyelesaian pengisian jabatan wakil presiden lebih cepat dari tenggat waktu 60 hari demi menghindari kekosongan lama.
Suara.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Salah satu langkahnya dengan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut rapat pimpinan (rapim) MPR yang digelar sehari sebelumnya, menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, rapat gabungan itu menjadi bagian dari langkah konstitusional yang harus ditempuh MPR dalam batas waktu tiga hari setelah surat pengunduran diri diterima.
"Hasil Rapim adalah kita harus menyelenggarakan rapat gabungan MPR yang diikuti oleh pimpinan fraksi DPR, kelompok DPD, dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujar Ahmad Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ada empat agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, menetapkan jadwal Rapat Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran.
Kedua, meminta persetujuan agar pimpinan MPR segera menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta persyaratannya. Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan nama-nama tersebut.
Agenda ketiga adalah membentuk tim verifikasi beranggotakan sekitar 36 orang atau 5 persen dari total anggota MPR. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan para calon.
Sementara agenda keempat, MPR akan membentuk tim ad hoc untuk mempersiapkan ketetapan MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
"Itulah beberapa hal yang akan kita putuskan hari ini," ungkap Muzani.
Muzani menyebut, berdasarkan ketentuan yang berlaku, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden sejak surat pengunduran diri diterima. Dengan surat yang diterima pada 20 November, tenggat tersebut jatuh pada 10 Januari 2027.
Meski demikian, pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah berkonsultasi dengan Presiden dan sepakat agar proses pengisian jabatan tersebut diselesaikan lebih cepat.
"Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama. Kami mohon doa, dukungan, dan support dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia atas proses demokrasi ini akan berjalan di MPR," ujarnya.
Muzani juga mengapresiasi perhatian dan berbagai pandangan masyarakat terkait dinamika ketatanegaraan tersebut. Menurutnya, masukan publik akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperkaya praktik ketatanegaraan di Indonesia.
"Dan semua pikiran dan pandangan itu kami serap sebagai sebuah masukan untuk memperkaya praktik ketatanegaraan kita," pungkasnya.