- LPSK menyiapkan layanan perlindungan dan pemulihan bagi 30 korban perdagangan orang dari tujuh perkara Polda Metro Jaya.
- Polda Metro Jaya menetapkan 19 tersangka dalam kasus pengiriman warga negara Indonesia ke Rusia dan Malaysia tersebut.
- Layanan pemulihan mencakup bantuan medis, psikologis, psikososial, pendidikan anak, serta modal usaha bagi keluarga korban.
Suara.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyiapkan layanan perlindungan dan pemulihan bagi 30 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari tujuh perkara yang diungkap Polda Metro Jaya. Layanan tersebut juga dapat diakses anggota keluarga korban yang membutuhkan pendampingan.
Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan, pemulihan korban TPPO tidak cukup hanya dengan memberikan perlindungan. Sebab, dampak perdagangan orang juga dapat dirasakan keluarga, termasuk anak-anak yang ditinggalkan korban.
“Selain memberikan pelindungan, LPSK juga memiliki layanan pemulihan bagi korban, baik secara medis, psikologis, maupun psikososial. Keluarga korban juga dapat memperoleh layanan pemulihan sesuai dengan kebutuhan,” kata Wawan dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Wawan menjelaskan, bentuk pemulihan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing korban maupun keluarganya. Salah satu layanan yang dapat diberikan adalah dukungan psikososial berupa bantuan pendidikan bagi anak korban.
Selain itu, keluarga korban juga berkesempatan memperoleh layanan pemulihan lain, seperti bantuan modal usaha.
Wawan menegaskan, layanan tersebut berbeda dengan restitusi yang merupakan hak korban tindak pidana dan menjadi kewajiban pelaku atau pihak ketiga.
30 Korban
Adapun 30 korban tersebut berasal dari tujuh perkara TPPO yang diungkap Polda Metro Jaya pada Kamis (12/11/2026).
Dalam pengungkapan itu, polisi menetapkan 19 orang sebagai tersangka terkait perekrutan dan pengiriman warga negara Indonesia ke Rusia dan Malaysia.
Ketujuh perkara tersebut melibatkan beragam modus, mulai dari perekrutan dan pengiriman WNI ke luar negeri secara nonprosedural, eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai janji, hingga eksploitasi anak buah kapal (ABK) melalui jeratan utang.
Polisi juga mengungkap kasus pengiriman anak untuk perkawinan pesanan.
Wawan menyebut, permohonan perlindungan terkait TPPO yang diterima LPSK masih terus tercatat. Hingga 11 November 2026, LPSK menerima 15.836 permohonan perlindungan. Dari jumlah tersebut, 217 permohonan berasal dari korban TPPO.
LPSK, kata Wawan, menghormati proses hukum yang sedang berjalan dalam penanganan tujuh perkara tersebut. Lembaganya siap menindaklanjuti permohonan perlindungan maupun kebutuhan pemulihan yang diajukan korban, pendamping, ataupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui layanan tersebut, LPSK berharap korban TPPO tidak hanya mendapatkan rasa aman, tetapi juga memperoleh dukungan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial agar dapat kembali melanjutkan kehidupan.