- Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan dua nama calon wakil presiden pengganti akan diterima pekan depan.
- Sidang Paripurna MPR untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan pada 2 Desember 2026.
- MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc untuk memeriksa kelayakan kandidat yang diusulkan presiden.
Suara.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan kemungkinan pihaknya menerima dua nama calon wakil presiden baru dari Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan. Dua nama tersebut akan menjadi pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri.
"InsyaAllah (sudah menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden Prabowo pekan depan)," kata Muzani usai MPR menggelar Rapat Gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Usai rapat tersebut, Muzani menyampaikan bahwa Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 di Kompleks Parlemen.
Jika merujuk Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Paragraf 5 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan Wakil Presiden, Pasal 135 mengatur bahwa MPR harus mengirimkan surat kepada Presiden mengenai hasil Rapat Gabungan.
Selanjutnya, Pasal 136 mengatur bahwa Presiden harus mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada Pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.
Dengan demikian, jika dihitung mundur 14 hari dari jadwal Sidang Paripurna MPR RI pada 2 Desember 2026, dua nama calon wakil presiden yang diusulkan Presiden harus sudah disampaikan paling lambat pada 18 November 2026.
Selain mengumumkan jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pada 2 Desember, Muzani mengatakan MPR akan langsung mengirimkan surat kepada Prabowo agar segera menyampaikan dua nama calon tersebut.
"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR," kata Muzani.
Untuk memastikan kelayakan kandidat yang diusulkan Presiden, MPR menyepakati pembentukan dua tim khusus, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc.
"Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," ungkapnya.
Sementara itu, tim ad hoc dibentuk dengan komposisi yang melibatkan perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD serta dipimpin oleh tiga unsur pimpinan MPR.