- Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Gugun El Guyanie menyoroti aturan kursi wapres pada Sabtu 14 November 2026.
- Terdapat pertentangan norma hukum antara UUD 1945 dan penjelasan UU MD3 mengenai mekanisme pengusulan calon wakil presiden oleh Presiden.
- Perbedaan tafsir hukum tersebut memicu perebutan pengaruh antara hak prerogatif presiden dan kepentingan partai politik di MPR.
Suara.com - Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menyoroti kemungkinan dua nama yang bakal diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kursi wakil presiden (wapres).
"Sekarang fasenya parpol koalisi maupun non koalisi berebut pengaruh dalam pengusulan wapres pengganti Gibran," kata Gugun, Sabtu (14/11/2026).
Namun lebih jauh, Gugun menemukan persoalan krusial dalam aturan pengisian kursi wakil presiden yang kosong. Ada dua norma yang saling bertentangan dalam mekanisme pengusulan cawapres ke MPR
Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebut MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Namun tidak menjelaskan secara eksplisit calon tersebut harus berasal dari partai tertentu.
Jika hanya merujuk Pasal 8 UUD 1945 dan ketentuan Pasal 4 huruf e UU MD3, menurut Gugun, Prabowo memiliki ruang sangat luas untuk menentukan dua nama. Kandidat dapat berasal dari partai koalisi, partai nonkoalisi, bahkan kalangan akademisi maupun profesional.
"Jika bersandar pada pasal 8 UUD dan pasal 4 UU MD3, maka presiden Prabowo memiliki hak prerogatif penuh untuk mengusulkan dua cawapres," ungkapnya.
Celah itu menjadi penting karena penjelasan UU MD3 justru memberikan batasan berbeda. Penjelasan tersebut menyebut dua calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
"Berbeda dengan penjelasan UU MD3 pasal 4 huruf e: presiden Prabowo terikat dan dibatasi dalam menentukan calon wapres. Hanya dari parpol pengusung Prabowo Gibran dalam pemilu 2024 saja," ujarnya.
Dengan tafsir pertama, kata Gugun, Prabowo bisa memiliki kartu yang jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan partai politik. Ia dapat mengabaikan perebutan jatah antarpartai dan memilih figur yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan pemerintahannya, termasuk tokoh nonpartai.
"Dari parpol koalisi boleh, dari parpol non koalisi boleh. Bahkan tidak ambil dari parpol, misalnya akademisi dan profesional juga tidak salah," tegasnya.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada tafsir hukum. Gugun mengingatkan penjelasan UU memang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti norma pasal, tetapi mayoritas anggota DPR dan MPR tetap bisa menjadikannya sebagai dasar kesepakatan politik.
Pertarungan tafsir itu membuat partai-partai yang tidak mengusung Prabowo-Gibran pada 2024 ikut memiliki kepentingan. Jika ruang pilihan Presiden dibuat terbuka, PKB, NasDem, bahkan PDIP yang berada di luar pemerintahan masih dapat mendorong kepentingannya dalam perebutan kursi RI-2.
"Bagi parpol yang tidak mengusung Prabowo-Gibran 2024, tentu berharap ketentuan tersebut dipakai. Sehingga PKB punya peluang, Nasdem punya peluang. Bahkan PDIP yang di luar pemerintahan juga masih bisa berharap," tandasnya.
Di sisi lain, Prabowo bisa saja memilih jalur paling aman secara politik dengan mengambil figur dari lingkaran Gerindra. Gugun bahkan menyebut nama Sugiyono atau Sufmi Dasco Ahmad sebagai gambaran opsi apabila Prabowo memilih mengutamakan kendali politiknya sendiri daripada mengakomodasi kepentingan partai lain.
"Atau Prabowo justru akan memilih Hambalang Boys: Sugiyono, atau Dasco, dengan menutup mata masukan parpol lain," imbuhnya.
Disampaikan Gugun, perebutan pengganti Gibran ini sesungguhnya bukan sekadar pertarungan mencari nama untuk kursi RI-2.
Ini turut menjadi pertarungan untuk menentukan siapa yang paling berkuasa atas proses pemilihan. Prabowo dengan hak konstitusionalnya atau partai-partai melalui kesepakatan politik di DPR dan MPR.
"Artinya harus dirembug dulu secara gamblang, ketentuan mana yang akan disepakati," pungkasnya.