- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah hoaks di Facebook mengenai penunjukan dirinya sebagai pengganti Wakil Presiden.
- Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden RI kepada MPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
- DPR dan MPR menindaklanjuti kekosongan jabatan sesuai UUD 1945 melalui pengajuan dua nama kandidat oleh Presiden dan Sidang Paripurna.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah keras narasi yang beredar di media sosial Facebook yang mengklaim dirinya akan ditunjuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul munculnya unggahan bernuansa spekulatif yang mengaitkan pergantian kursi orang nomor dua di Indonesia itu dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan penelusuran laporan periksa fakta TurnBackHoax.id yang dikelola Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), narasi keliru tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama "Berita Viral".
Dalam unggahannya, akun tersebut mengeklaim bahwa sejumlah elite Partai Gerindra bersama beberapa tokoh partai politik lainnya telah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memakzulkan Gibran dan segera menggantinya dengan Sufmi Dasco Ahmad. Unggahan itu juga memancing interaksi warganet dengan mengajak pengguna Facebook memberikan tanggapan atas klaim tersebut.
Hingga Kamis (12/11/2026), unggahan yang memuat klaim tidak berdasar di platform Facebook tersebut tercatat telah mengumpulkan 14 reaksi serta memicu 20 komentar dari pengguna internet.
Berdasarkan penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo melalui kanal komunikasi resmi milik Sufmi Dasco Ahmad, termasuk akun media sosial X terverifikasi miliknya, @bang_dasco.
Melalui pernyataan resminya, pimpinan parlemen tersebut memastikan bahwa kabar mengenai penunjukan dirinya sebagai pengganti Wakil Presiden merupakan berita bohong atau hoaks.
Lebih jauh, Dasco mengingatkan publik mengenai dampak dari kemunculan isu pencalonan dirinya sebagai wakil presiden. Menurut keterangan yang disampaikan melalui akun media sosial pribadinya, penyebaran kabar palsu semacam itu berpotensi mengalihkan fokus dan perhatian masyarakat dari isu krusial yang tengah bergulir, yakni pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, jajaran pejabat negara, serta sejumlah tokoh nasional lainnya.
Di tengah beredarnya kabar bohong terkait sosok pengganti, dinamika ketatanegaraan mencatat perkembangan resmi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026.
Menanggapi keputusan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan harapan agar langkah pengunduran diri yang ditempuh oleh Gibran telah melalui kalkulasi serta pertimbangan yang matang demi kebaikan bangsa dan negara.
"Kami menghormati langkah-langkah politik yang diambil oleh Wakil Presiden," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Dasco menambahkan bahwa lembaga legislatif akan segera menjalankan fungsi kelembagaannya sesuai prosedur. Setelah surat pengunduran diri resmi diterima oleh pimpinan MPR RI, jajaran Pimpinan DPR RI dijadwalkan menggelar rapat pimpinan (rapim) serta rapat Badan Musyawarah (Bamus) guna membahas dan menindaklanjuti proses administrasi maupun ketatanegaraan atas pengunduran diri Wakil Presiden tersebut.
Pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, pemerintah bersama lembaga legislatif mengacu pada koridor hukum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Regulasi tersebut menetapkan prosedur baku apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa bakti:
- Pengajuan Dua Nama Kandidat oleh Presiden: Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI. Penyerahan usulan dua nama kandidat tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna MPR diselenggarakan.
- Pemilihan melalui Sidang Paripurna MPR: Setelah menerima usulan resmi dari kepala negara, MPR RI memiliki tenggat waktu paling lama 60 hari terhitung sejak terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden untuk menggelar sidang. Dalam forum tertinggi tersebut, anggota MPR akan melaksanakan pemungutan suara guna memilih satu dari dua nama kandidat yang diajukan oleh Presiden.
Bursa Spekulasi Nama dan Status Terkini di MPR
Hingga saat ini, belum ada satu pun pejabat negara maupun tokoh publik yang ditetapkan secara resmi sebagai Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dalam berbagai diskusi publik serta analisis pengamat politik, sejumlah nama tokoh nasional memang sempat bermunculan dalam bursa spekulasi, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad yang sempat diusulkan oleh kelompok relawan, Mahfud MD, Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, hingga Sri Sultan Hamengkubuwono X.