PT 7 Persen di RUU Pemilu Disorot, Suara Jutaan Pemilih Terancam Terbuang

Senin, 16 November 2026 | 10:10 WIB
Pemilu di Kota Yogyakarta pada 2024 lalu. (Suarajogja.id/Putu Ayu Palupi)
BACA 10 DETIK
  • Wacana RUU Pemilu menaikkan ambang batas parlemen menjadi tujuh persen berpotensi membuang jutaan suara rakyat.
  • Kebijakan kenaikan ambang batas tersebut dinilai semakin mempersulit partai politik baru dan kecil masuk ke DPR.
  • Pengamat politik Emrus Sihombing menyatakan DPR harus mempertimbangkan dua konsekuensi tersebut secara serius dalam pembentukan undang-undang.

Suara.com - Wacana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi membuat semakin banyak suara rakyat terbuang karena tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.

Dalam skema tersebut, partai politik harus memperoleh sedikitnya 7 persen suara sah nasional agar bisa mendapatkan kursi di DPR. Artinya, partai yang gagal memenuhi ambang batas itu tidak akan memperoleh kursi parlemen, meskipun mendapatkan dukungan dari jutaan pemilih.

Pengamat politik Emrus Sihombing mengakui, kenaikan ambang batas parlemen berpotensi memperbesar jumlah suara pemilih yang tidak terwakili di DPR. Menurutnya, konsekuensi tersebut harus menjadi pertimbangan serius dalam pembahasan RUU Pemilu.

"Saya setuju dengan partai dengan jumlah suara bisa terbuang karena parliamentary threshold itu diperbesar," kata Emrus.

Selain berpotensi membuang suara pemilih, kenaikan PT menjadi 7 persen juga dinilai semakin mempersempit peluang partai politik kecil dan partai baru untuk masuk parlemen.

Emrus mengatakan, partai-partai nonparlemen akan menghadapi tantangan lebih berat untuk mendapatkan kursi DPR. Terlebih, mereka belum memiliki basis dukungan pemilih sebesar partai-partai yang sudah memiliki keterwakilan di parlemen.

"Saya pikir, hampir dipastikan itu ya, karena partai-partai nonparlemen atau mereka yang belum punya kursi di parlemen, sebagai bukti bahwa mereka belum ada konstituen atau pemilih mereka yang jumlahnya bisa memiliki kursi di DPR. Tentu pasti merugikan mereka," ujarnya.

Meski mengakui tingginya ambang batas parlemen berpotensi menghilangkan banyak suara rakyat, Emrus juga tidak sepakat jika PT diturunkan hingga nol persen tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Menurut dia, ambang batas nol persen memang membuka kesempatan lebih besar bagi banyak partai politik untuk mendapatkan kursi di DPR. Namun, banyaknya partai yang berada di parlemen tidak serta-merta menjamin kualitas demokrasi menjadi lebih baik.

"Kalau kita bicara demokrasi, apakah jaminan dengan jumlah partai multipartai yang sangat banyak itu lebih demokratis? Tidak juga. Saya bisa buktikan. Tidak ada jaminan," tuturnya.

Emrus juga menyoroti potensi transaksi politik ketika jumlah partai di parlemen terlalu banyak. Situasi tersebut dinilai bisa membuat kepentingan politik dan negosiasi kekuasaan lebih dominan dibandingkan perjuangan menyuarakan aspirasi masyarakat.

Dia mencontohkan dinamika politik setelah Pemilu dan Pilpres 2024. Menurut Emrus, perubahan sikap partai politik setelah kontestasi menunjukkan bahwa banyaknya partai tidak otomatis menjamin terbentuknya oposisi yang kuat.

"Jadi, mereka tetap ada, melakukan fungsi check and balances, kontrol dari luar. Nah, kalau yang multipartai kita di Indonesia, PKB kemarin kalah di dalam pilpres, rapat ke Prabowo," katanya.

Karena itu, Emrus menilai penentuan ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu harus mempertimbangkan dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, aturan tersebut berpengaruh terhadap keterwakilan suara rakyat, sementara di sisi lain menentukan komposisi dan efektivitas partai politik di DPR.

Dia pun menyerahkan pilihan besaran ambang batas parlemen kepada DPR sebagai pembentuk undang-undang. Menurutnya, setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

"Sekarang kita pilihan, hidup ini kan suatu pilihan, Bang. Jadi, teman-teman DPR dalam membuat undang-undang itu silakan yang dipilih mana saja," ucapnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com