- Irjen Eko Hadi Santoso akan disidang kode etik Polri pada Selasa, 17 November 2026.
- Sidang dugaan penyadapan ilegal ini dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo.
- Kasus ini juga menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya.
Suara.com - Irjen Eko Hadi Santoso akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (17/11/2026) besok.
Sidang tersebut akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo, mantan Irjen Kementerian Hukum (Kemenkum), yang ditunjuk sebagai Ketua Komisi.
Polri juga telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai anggota majelis. Mereka yakni Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota, Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang etik akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Sebelum Eko, eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang etik. Dalam persidangan tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari kepolisian.
Dalam perkara penyadapan ini Bareskrim telah empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka selain Eko dan Ahrie Sonta dua tersangka lainnya, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet berstatus tahanan rumah karena masih menjalani pemulihan setelah sakit storke.