Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat

Senin, 16 November 2026 | 17:49 WIB
Pakar politik UGM, Mada Sukmajati. (dok. ist)
BACA 10 DETIK
  • Dosen UGM Mada Sukmajati menyoroti dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
  • Penguasaan teknologi penyadapan yang meluas tanpa pengawasan berisiko memicu konflik antar-lembaga negara seperti Polri dan TNI.
  • Teknologi penyadapan tanpa kontrol ketat berpotensi mengarah pada totalitarianisme serta merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Suara.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya membuka persoalan lebih luas mengenai penguasaan teknologi penyadapan oleh aparat negara.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, mengingatkan bahaya jika kepemilikan dan penguasaan alat penyadapan semakin meluas di berbagai lembaga negara tanpa pengawasan yang memadai.

Menurut Mada, penyadapan bukanlah praktik baru. Namun, perkembangan teknologi membuat kemampuan memantau komunikasi semakin canggih sehingga perlu ada kontrol yang jelas terhadap penggunaannya.

"Sadap ini kan bukan barang baru, sebagai sebuah instrumen politik atau sadapisme kira-kira, ini sudah berlangsung sejak lama, yang berikutnya itu adalah sadapisme ke depan ya, penguasaan teknologi sadap ini kemudian akan dikontrol sejauh mana?" kata Mada, dikutip Senin (16/11/2026).

Mada menilai persoalan penyadapan tidak semestinya hanya dilihat dari dugaan pelanggaran yang sedang mencuat. Perkembangan teknologi dan perluasan kewenangan penyadapan juga perlu menjadi perhatian, terutama jika semakin banyak institusi memiliki kemampuan untuk memantau komunikasi pihak lain.

Ia turut menyoroti kemungkinan TNI mengembangkan kemampuan penyadapan yang tidak kalah canggih dari milik Polri. Jika tidak disertai batas kewenangan dan mekanisme pengawasan yang tegas, kondisi tersebut berisiko memperbesar konflik antar-lembaga negara.

"Ini kaitannya nanti juga dengan reformasi di lembaga kepolisian. Ini nanti juga kaitannya perluasan kekuasaan oleh TNI, karena jangan-jangan TNI nanti juga minta alat sadap yang mungkin tidak kalah canggihnya dengan yang dimiliki Polri. Sehingga itu bisa semakin membahayakan karena konflik sudah meluas menjadi antar lembaga," ungkapnya.

Menurut Mada, penguasaan teknologi penyadapan tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kontrol. Sebab, alat tersebut bukan hanya dapat digunakan sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menjadi sarana untuk memantau dan mengendalikan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan.

"Ini alat untuk mengontrol, alat untuk menyandra, alat untuk mendriven perilaku, terutama mereka yang dianggap berseberangan dengan negara atau dengan kekuasaan yang ada," tandasnya.

Ia mengingatkan, perluasan kontrol melalui institusi negara berpotensi mengarah pada totalitarianisme. Berbeda dengan otoritarianisme yang berpusat pada penguasa, dalam totalitarianisme kontrol kekuasaan dapat melembaga melalui institusi negara.

"Sehingga kalau ini tidak dibenahi sebenarnya disadari atau tidak kita itu sedang menuju kesempurnaan totaliterianisme. Itu jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan sekadar otoritarianisme," ujarnya.

Mada menilai situasi tersebut dapat merusak kepercayaan, baik dalam hubungan warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar-lembaga dan kelompok masyarakat.

Ketika teknologi penyadapan digunakan sebagai alat untuk menekan pihak lain, rasa aman masyarakat dan kepercayaan terhadap institusi negara turut terancam.

"Dan ini nanti menimbulkan tidak sekadar ketidakpercayaan dan ketidakamanan dalam konteks relasi warga negara dengan negara, tapi juga antar lembaga negara dan antar kelompok-kelompok masyarakat," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com