Bupati Kupang dari Gerindra Terseret Kasus Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Tak Ada yang Kebal Hukum

Selasa, 17 November 2026 | 12:09 WIB
Bupati Kupang Yosef Lede terseret kasus pelecehan. [Istimewa]
BACA 10 DETIK
  • Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta Polda NTT mengusut dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Kupang Yosef Lede secara adil.
  • Korban berusia 21 tahun telah melaporkan dugaan peristiwa di rumah jabatan Bupati Kupang tersebut ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026).
  • Pemerintah memberikan pendampingan medis, psikologis, dan perlindungan di rumah aman bagi korban melalui koordinasi lintas lembaga.

Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang kepala daerah dari Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Arifah meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana tersebut secara objektif, transparan, dan berkeadilan tanpa melihat jabatan maupun kekuasaan pihak yang dilaporkan.

"Saya tegaskan, tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum. Setiap dugaan tindak pidana kekerasan seksual harus diproses secara objektif, transparan dan berkeadilan dengan tetap mengedepankan perlindungan serta pemenuhan hak korban," kata Arifah dalam pernyataannya, Selasa (17/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede. Seorang perempuan berusia 21 tahun telah melaporkan dugaan peristiwa tersebut ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026).

Menteri PPPA Arifah Fauzi. (Suara.com/Lilis Varwati)

Berdasarkan informasi awal kepolisian, peristiwa itu diduga terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang pada Rabu (11/11/2026) malam. Korban disebut mendatangi lokasi setelah mendapat tawaran pekerjaan dari seorang kenalannya.

Laporan tersebut kini ditangani Polda NTT dan masih dalam tahap penyelidikan.

Arifah menilai dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik menjadi persoalan serius, terlebih jika terdapat penyalahgunaan wewenang dan ketimpangan relasi kuasa yang membuat korban berada dalam posisi rentan.

Menurutnya, jabatan publik semestinya digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan justru menjadi ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Di tengah proses hukum yang berjalan, Arifah memastikan pemerintah turut memberikan perhatian terhadap kondisi korban.

Kementerian PPPA melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) terus berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Polda NTT.

UPTD PPA Provinsi NTT juga telah melakukan penjangkauan langsung untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan selama proses penanganan perkara.

Pendampingan tersebut meliputi pemeriksaan medis, penguatan psikologis, hingga penyediaan tempat perlindungan di rumah aman milik UPTD PPA Provinsi NTT.

Arifah menegaskan perlindungan terhadap korban tidak boleh berhenti pada proses pelaporan dan pemeriksaan hukum. Negara harus memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, serta pemulihan sesuai kebutuhan dan kondisinya.

Hal tersebut, kata dia, telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pemerintah pun memastikan koordinasi lintas lembaga terus dilakukan agar hak-hak korban tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com