- Kapolda NTT Irjen Reza memastikan penyidikan dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Kupang tidak diintervensi pihak manapun.
- Komnas Perempuan mengecam kasus pemerkosaan dengan modus iming-iming pekerjaan di rumah jabatan yang menunjukkan ketimpangan relasi kuasa pejabat publik.
- Polda NTT berkomitmen melanjutkan proses hukum secara profesional dan transparan guna memenuhi keadilan serta memberikan perlindungan bagi korban.
Suara.com - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Reza Arief Dewanto memastikan penyidikan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun. Ia menegaskan kepolisian akan terus mengusut perkara tersebut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum.
Reza mengaku tidak pernah menerima tekanan atau perintah untuk menghentikan penyidikan sejak Polda NTT menerima laporan pada 12 November 2026. Sebaliknya, ia justru mendapat dukungan agar perkara tersebut ditangani secara profesional.
"Justru saya mendapatkan perintah dan support untuk menangani kasus ini dengan profesional, dengan aturan yang berlaku,” katanya di Kupang, Selasa (17/11/2026).
Kapolda yang baru menjabat itu memastikan proses hukum tetap berjalan. Ia menegaskan tidak akan mundur dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.
“Dengan segala support yang diberikan kepada Polda NTT, saya pastikan kasus ini maju terus. Buat saya tidak ada gigi mundur, gas terus,” tegasnya.
Reza juga menilai aksi mahasiswa dan masyarakat yang mengawal kasus tersebut bukan sebagai tekanan terhadap kepolisian. Menurutnya, penyampaian aspirasi itu justru menjadi dukungan agar penanganan perkara berjalan sesuai aturan.
Ia mengapresiasi mahasiswa dan elemen masyarakat yang turut mengawal proses hukum. Reza juga menyampaikan permohonan maaf atas dinamika yang terjadi sebelum dirinya bertemu langsung dengan massa aksi.
Menurut Reza, seluruh tahapan penyidikan harus dilakukan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan cacat hukum dan dapat memenuhi tujuan penegakan keadilan.
Iming-iming Pekerjaan
Kasus ini mencuat setelah seorang mahasiswi berusia 21 tahun melaporkan dugaan kekerasan seksual ke Polda NTT pada 12 November 2026. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebelumnya mengecam dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang. Dalam keterangannya, Komnas Perempuan menyoroti dugaan penggunaan jabatan dan fasilitas negara untuk mendekati korban.
Korban diduga dibawa ke rumah jabatan bupati oleh seorang saksi dengan iming-iming akan diberi pekerjaan. Komnas Perempuan menilai dugaan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pejabat publik dan korban.
Komnas Perempuan juga mendorong agar korban memperoleh perlindungan dan pemulihan, termasuk melalui pendampingan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).