- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjadi kandidat kuat calon wakil presiden pengganti Gibran.
- Dukungan luas dari berbagai wilayah dan partai politik pendukung pemerintah muncul menyusul pengunduran diri Gibran.
- Meskipun sempat membantah isu tersebut pada awal November 2026, Dasco menyatakan penentuan calon pengganti sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
Suara.com - Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad belakangan kian santer disebut sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan terhadap Ketua Harian Partai Gerindra itu bahkan datang bertubi-tubi, mulai dari pengurus daerah partainya hingga sejumlah tokoh di luar Gerindra.
Di antara tiga kader Gerindra yang namanya mencuat sebagai kandidat pendamping Presiden Prabowo Subianto, Dasco menjadi figur yang paling banyak mendapat sorotan.
Dua nama lainnya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Menariknya, derasnya dukungan tersebut muncul setelah Dasco sebelumnya justru membantah kabar dirinya bakal menggantikan Gibran.
Pada 4 November 2026, ia bahkan menyebut isu tersebut sebagai berita bohong yang sengaja diembuskan untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Kini, situasi politik telah berubah.
Gibran telah mengundurkan diri, sementara sejumlah pengurus Gerindra dan partai koalisi mulai terang-terangan mendorong agar posisi wakil presiden diisi kader Gerindra, dengan Dasco sebagai salah satu nama terkuat.
Lantas, bagaimana peluang Dasco menggantikan Gibran? Apakah gelombang dukungan tersebut murni aspirasi kader di daerah atau bagian dari dinamika politik elite? Dan mungkinkah Dasco mengubah sikapnya jika Prabowo benar-benar menunjuknya sebagai calon wakil presiden?
Gelombang Dukungan untuk Dasco
Kamis, 12 November 2026, Gibran secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Ia mengantarkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI.
Setelah pengunduran diri tersebut, proses pengisian jabatan wakil presiden menjadi perhatian. Sesuai ketentuan konstitusi, Presiden Prabowo diminta mengusulkan dua nama calon pengganti Gibran untuk dipilih oleh MPR.
Sejumlah nama pun mulai diperbincangkan sebagai calon pendamping baru Prabowo. Tiga di antaranya berasal dari Gerindra, yakni Sugiono, Ahmad Muzani, dan Sufmi Dasco Ahmad.
Namun, dibandingkan dua nama lainnya, dukungan terhadap Dasco belakangan terlihat paling menonjol.
Sejak 15 November 2026, sejumlah pengurus daerah Gerindra mulai menyampaikan dukungan secara terbuka agar Dasco mengisi kursi wakil presiden.
Dukungan tersebut datang dari sejumlah daerah, antara lain Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Banten, Riau, hingga Papua Barat Daya.
Alasan yang disampaikan para pengurus daerah relatif seragam. Dasco dinilai memiliki loyalitas kepada Prabowo, pengalaman politik yang mumpuni, kemampuan komunikasi lintas partai, serta kedekatan dan kecocokan dengan Presiden.
Dukungan tak hanya datang dari internal Gerindra.
Sejumlah tokoh di luar partai juga mulai menyuarakan pandangan serupa. Salah satunya Anggota DPD RI sekaligus komedian kondang Alfiansyah alias Komeng.
Sempat Sebut Isu Wapres gantikan Gibran Hoaks
Gelombang dukungan kepada Dasco terbilang menarik jika melihat sikapnya beberapa hari sebelumnya. Pada 4 November 2026, Dasco sempat mengunggah pernyataan di media sosial untuk membantah kabar bahwa dirinya bakal menggantikan Gibran sebagai wakil presiden.
Saat itu, Dasco justru menilai isu pencalonan dirinya sengaja diembuskan untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Ada upaya Pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," tulis keterangan unggahannya di Instagram.
Dasco juga secara tegas memastikan kabar tersebut tidak benar. Ia menyebut isu dirinya bakal menggantikan Gibran sebagai wakil presiden merupakan berita bohong.
"Saya pastikan itu hoax!!"
Namun, setelah dukungan dari sejumlah pengurus daerah Gerindra menguat, Dasco hanya menegaskan penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
"Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Gerindra: Keputusan Ada di Tangan Prabowo
Di tengah menguatnya dukungan terhadap Dasco, Partai Gerindra belum secara resmi menentukan siapa kader yang akan diusulkan untuk mengisi kursi wakil presiden.
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menyatakan peluang tiga kader partainya, yakni Dasco, Sugiono, dan Ahmad Muzani, sama-sama terbuka.
Meski begitu, ia mengakui belakangan dukungan dari sejumlah daerah memang lebih banyak mengarah kepada Dasco.
Menurut Habiburokhman, penyampaian aspirasi oleh kader merupakan hal yang wajar dalam dinamika partai. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo selaku Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra.
"Saya pikir itu hal yang wajar, harapan dan aspirasi disampaikan oleh kader," ujar Habiburokhman.
Terkait sosok yang dibutuhkan untuk mendampingi Prabowo, Habiburokhman menilai Presiden kemungkinan akan mempertimbangkan figur yang bisa langsung bekerja dan memiliki rekam jejak teruji.
Sebab, sisa masa jabatan pemerintahan menuntut wakil presiden yang mampu bergerak cepat membantu menuntaskan berbagai agenda besar.
Waktu adaptasi yang panjang dinilai bukan pilihan ideal dalam situasi tersebut.
Partai Koalisi Kompak Serahkan Kursi kepada Gerindra
Dukungan terhadap kader Gerindra juga datang dari partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo. Alih-alih mengajukan kader sendiri, sejumlah partai koalisi justru menyatakan menyerahkan keputusan mengenai sosok wakil presiden pengganti Gibran kepada Prabowo.
Bahkan, beberapa pimpinan partai secara terbuka menyebut kursi tersebut sebaiknya diisi oleh kader Gerindra. Sikap itu antara lain disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham secara terbuka menilai Dasco sebagai salah satu figur yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Golkar menyatakan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo dan Gerindra.
Menurut Idrus, sikap tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia agar kepentingan bangsa, negara, dan rakyat ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
Selain itu, pertimbangan efektivitas pemerintahan menjadi alasan Golkar melihat Dasco sebagai figur yang sesuai.
Dengan sisa masa jabatan yang berjalan, wakil presiden baru diharapkan tidak membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan pola kerja Presiden.
"Kalau misalkan Profesor Dasco yang mengisi tempat itu, maka pasti sudah menyatu suasana kebatinannya dengan Pak Prabowo," katanya.
Sikap partai-partai koalisi tersebut membuat peluang kader Gerindra semakin terbuka.
Namun, dukungan politik dari partai koalisi maupun pengurus daerah tetap belum otomatis menjadikan Dasco sebagai calon resmi. Keputusan pengajuan nama berada di tangan Prabowo, sedangkan pemilihan wakil presiden pengganti dilakukan oleh MPR.
Dukungan Daerah: Aspirasi Kader atau Orkestrasi Politik?
Lantas, mengapa dukungan kepada Dasco muncul hampir bersamaan dari sejumlah daerah? Apakah gelombang tersebut benar-benar lahir dari aspirasi kader di tingkat bawah, atau ada komunikasi politik yang lebih luas di baliknya?
Analis Politik Citra Institut, Efriza, menilai menguatnya nama Dasco tidak bisa dilepaskan dari sikap partai-partai koalisi yang menyerahkan posisi wakil presiden kepada Gerindra.
Ia melihat keseragaman sikap dan momentum dukungan dari sejumlah daerah mengindikasikan adanya komunikasi politik yang terbangun di internal partai. Menurutnya, sulit menganggap kemunculan dukungan tersebut semata-mata sebagai kebetulan.
"Sulit menyatakan adanya fenomena pernyataan dukungan dibeberapa daerah ini semata-mata sebagai kebetulan, karena keseragaman sikap dukungan, lalu momentum dukungan, ini mengindikasikan adanya komunikasi politik yang dilakukan dan terbangun antarkader hingga menyembulkan nama potensial yang terkuat dari Partai Gerindra pengganti Gibran," kata Efriza kepada Suara.com.
Meski demikian, Efriza mengingatkan bahwa gerakan dukungan dari daerah belum tentu merupakan hasil instruksi langsung pengurus pusat.
Ia melihat fenomena tersebut sebagai pertemuan antara aspirasi kader di tingkat bawah dan pembacaan terhadap arah politik elite partai.
Ini adalah kombinasi antara aspirasi kader dan kemungkinan orkestrasi politik. Dalam partai yang memiliki struktur komando kuat seperti Gerindra, sulit memisahkan sepenuhnya gerakan daerah dari dinamika elite di tingkat pusat.
Menguatnya nama Dasco juga berpotensi memicu perubahan peta kekuasaan di internal Gerindra.
Jika Dasco benar-benar terpilih menjadi wakil presiden, sejumlah posisi strategis yang selama ini dipegangnya di partai maupun parlemen harus ditinggalkan atau diisi figur lain.
"Jika demikian, ketika nama Dasco mencuat juga menghadirkan kesempatan bagi para elite-elite partai untuk berharap dapat menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Dasco tersebut," imbuhnya.
Pandangan serupa disampaikan Analis Politik Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono. Ia menyoroti fenomena dukungan tersebut dari sisi kualitas demokrasi internal partai.
Menurut Kristian, dalam praktik kepartaian di Indonesia, keputusan strategis sering kali dipengaruhi oleh pimpinan pusat.
Meski Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso pada 16 November lalu menyatakan dukungan dari daerah muncul atas inisiatif sendiri tanpa arahan DPP, bukan berarti dinamika elite tidak ikut memengaruhi sikap pengurus daerah.
"Dalam organisasi dengan kepemimpinan kuat, pengurus daerah dapat membaca arah kepentingan pimpinan dan menyesuaikan sikapnya tanpa harus menerima instruksi langsung," jelas Kristian kepada Suara.com.
Kristian menilai kesamaan waktu dan narasi dukungan memang dapat menjadi petunjuk adanya koordinasi atau kesamaan kepentingan. Namun, hal itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa dukungan tersebut merupakan hasil skenario terpusat.
"Kesamaan waktu dan narasi dukungan dapat menjadi petunjuk adanya koordinasi atau kesamaan kepentingan, tetapi bukan bukti pasti adanya orkestrasi," tegasnya.
Karena itu, menurut Kristian, klaim bahwa dukungan tersebut murni merupakan aspirasi kader di tingkat bawah perlu diuji melalui mekanisme organisasi yang bisa diperiksa secara transparan.
"Bukan hanya melalui banyaknya pernyataan dukungan di media," kata Kristian.
Mengapa Dukungan Diarahkan kepada Prabowo dan Publik?
Di balik dukungan yang bermunculan, terdapat pesan politik yang dinilai tidak hanya ditujukan kepada Prabowo, tetapi juga kepada masyarakat luas.
Efriza melihat gelombang dukungan dari pengurus daerah Gerindra memiliki dua sasaran.
Pertama, mendorong Prabowo agar mempertimbangkan Dasco sebagai pendampingnya. Kedua, membangun persepsi publik bahwa Dasco merupakan figur yang layak menggantikan Gibran.
"Dukungan daerah-daerah ditengarai untuk mengirimkan dua pesan sekaligus: pertama, kepada Presiden Prabowo agar mendengarkan aspirasi dari daerah-daerah, dan yang kedua, ditujukan untuk publik sebagai pesan bahwa pengganti yang layak setelah Gibran mundur adalah Dasco karena selama ini dia yang telah berperan mengorkestrasikan dari peran hingga komunikasi pemerintah kepada publik," ujar Efriza.
Dukungan dari DPD dan DPC, lanjut Efriza, juga dapat menjadi modal legitimasi bagi Dasco di tingkat akar rumput partai.
Semakin banyak pengurus daerah yang menyampaikan dukungan, semakin besar pula kemungkinan kader lain mengikuti sikap serupa.
"Secara politik, apa yang terjadi di internal Partai Gerindra, bahwa dukungan DPD dan DPC terhadap Dasco dapat dimaknai sebagai pesan politik kepada Prabowo bahwa Dasco memiliki penerimaan dan legitimasi di tingkat akar rumput partai, serta ini juga akan dipelajari oleh kader-kader lain untuk juga mendukung Dasco agar menjadi pesan yang bulat satu suara," jelasnya.
Meski begitu, Efriza menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak mengubah kewenangan Prabowo dalam menentukan nama calon yang akan diajukan kepada MPR.
"Namun, pada akhirnya, keputusan strategis mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo tetap berada di tangan Prabowo dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintahan, koalisi, dan konfigurasi politik nasional," jelas Efriza.
Kristian juga melihat dukungan terbuka dari pengurus daerah sebagai upaya membangun legitimasi organisasi bagi Dasco. Dengan demikian, namanya tidak hanya menguat karena pertimbangan elite di tingkat pusat, tetapi juga memperoleh penerimaan dari struktur partai.
"Ketika sejumlah DPD dan DPC secara terbuka mengusulkan Dasco, mereka sedang menunjukkan bahwa figur tersebut memiliki penerimaan di tingkat organisasi, bukan hanya berasal dari pertimbangan elite di Jakarta," tutur Kristian.
Menurut Kristian, penyampaian aspirasi secara terbuka juga dapat menjadi cara bagi pengurus daerah untuk memberikan alasan politik kepada pimpinan partai agar mempertimbangkan Dasco.
Lebih jauh, Kristian menilai penguatan nama Dasco berkaitan dengan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan dan menata ulang konfigurasi politik setelah mundurnya Gibran.
Pengalaman Dasco di parlemen dianggap menjadi modal untuk menjembatani kepentingan pemerintah dengan kekuatan politik di DPR.
"Oleh sebab itu, dukungan daerah terhadapnya dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Gerindra menawarkan figur yang tidak hanya memiliki penerimaan internal, tetapi juga dianggap mampu menjalankan fungsi penghubung dalam konfigurasi politik pemerintahan," ujar Kristian.
Mengapa Dasco Lebih Menguat Dibanding Sugiono dan Muzani?
Di antara tiga kader Gerindra yang namanya mencuat, Dasco sejauh ini menjadi figur dengan dukungan paling menonjol. Sejumlah faktor dinilai membuatnya lebih diperhitungkan dibandingkan Sugiono dan Ahmad Muzani.
Efriza menilai Dasco memiliki modal politik dari pengalaman panjangnya di legislatif, kemampuan komunikasi lintas partai, serta kedekatan dengan Prabowo.
"Dasco memiliki keunggulan dari sisi pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintaspartai, dan kedekatan politik dengan Prabowo," ujar Efriza.
Peran Dasco selama masa transisi pemerintahan hingga berjalannya pemerintahan Prabowo juga dinilai membuatnya memiliki hubungan komunikasi dengan berbagai pihak.
Modal tersebut dianggap relevan untuk mendampingi Presiden dalam mengelola dinamika politik nasional.
Sementara Ahmad Muzani dinilai memiliki tantangan tersendiri karena saat ini ia menjabat sebagai Ketua MPR RI.
Posisi tersebut dinilai dapat memunculkan kerumitan prosedural apabila Muzani ikut diusulkan sebagai calon wakil presiden, mengingat MPR merupakan lembaga yang nantinya memilih pengganti Gibran.
Adapun Sugiono baru saja mengalami pergeseran posisi di kabinet, dari Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Perubahan tugas tersebut menjadi salah satu faktor yang ikut diperhitungkan dalam membaca peluangnya.
Kristian memiliki pandangan lain.
Menurutnya, posisi Dasco yang memegang jabatan strategis di partai sekaligus parlemen menjadi salah satu alasan namanya lebih menonjol.
"Ia menjabat sebagai Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Kedua jabatan tersebut memberikan modal organisasi dan pengalaman politik yang berbeda," ungkap Kristian.
Namun, Kristian mengingatkan bahwa ketiga kader Gerindra tersebut sebenarnya memiliki keunggulan dan pengalaman yang berbeda. Muzani memiliki pengalaman kelembagaan dan kepartaian, sementara Sugiono memiliki pengalaman di pemerintahan dan diplomasi.
"Jadi, perbedaan di antara ketiganya tidak hanya terletak pada kedekatan dengan Prabowo, tetapi juga pada jenis kontribusi politik yang dapat diberikan kepada pemerintahan," papar Kristian.
Menurut Kristian, dukungan kepada Dasco juga berkaitan dengan kebutuhan konsolidasi politik pemerintahan. Pengalamannya di parlemen dan partai dianggap dapat membantu Prabowo menjaga hubungan dengan kekuatan politik yang ada.
Mungkinkah Dasco Mengubah Sikap?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah Dasco akan tetap bertahan pada bantahannya atau justru menerima jika ditunjuk Prabowo sebagai calon wakil presiden.
Analis politik Efriza menilai peluang perubahan sikap Dasco sangat terbuka. Menurutnya, posisi Prabowo sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra menjadi faktor penting dalam menentukan sikap kader partai.
Selain itu, Dasco dinilai perlu mempertimbangkan aspirasi yang telah disampaikan pengurus daerah. Menolak dukungan dari struktur partai sendiri, menurut Efriza, bukan perkara sederhana.
"Sangat mungkin, tetapi karena Presiden Prabowo juga adalah Ketua Umum Partai Gerindra maka perintah maupun arahannya sebagai kader harus bersedia. Bahkan, Dasco rasanya tidak elegan, kurang santun pula rasanya jika ia menolak suara dari DPC dan DPD yang mendukung Dasco sebagai wakil presiden," ujar Efriza.
Efriza juga melihat bantahan Dasco pada awal November sebagai sikap untuk menjaga etika politik. Saat itu, Gibran belum menyatakan mundur dan belum ada keputusan resmi dari Prabowo mengenai calon penggantinya.
"Bantahan Dasco sebelumnya, bisa dipahami sebagai sikap mencegah persepsi liar publik karena Gibran belum menyatakan mundur, sikap Dasco sebelumnya juga bentuk karakter diri yang tidak ingin mendahului keputusan Prabowo, sekaligus menghindari kesan sedang membangun ambisi pribadi, artinya Dasco sangat cakap terkait fatsun politik dan sikap loyal," jelasnya.
Jika dukungan kader semakin meluas dan Prabowo benar-benar memberikan mandat, Efriza memperkirakan Dasco berpeluang menerima penugasan tersebut dengan alasan menjalankan kepentingan publik.
Kristian juga menilai perubahan sikap Dasco masih mungkin terjadi.
Menurutnya, pernyataan bantahan yang disampaikan dalam satu situasi politik tidak serta-merta mengikat seseorang untuk mengambil sikap yang sama ketika keadaan berubah.
"Kemungkinan perubahan sikap tetap terbuka. Dalam politik, pernyataan penolakan atau bantahan pada satu waktu tidak selalu menjadi keputusan yang mengikat untuk masa berikutnya," ungkap Kristian.
Ia menjelaskan, bantahan Dasco pada 4 November disampaikan sebelum Gibran mengundurkan diri dan sebelum gelombang dukungan dari sejumlah pengurus daerah berkembang.
"Dengan demikian, konteks politik ketika Dasco menyampaikan bantahan berbeda dari situasi setelah muncul kekosongan jabatan wakil presiden," paparnya.
Menurut Kristian, setidaknya terdapat beberapa kemungkinan sikap yang dapat diambil Dasco. Ia bisa tetap berpegang pada bantahan sebelumnya, menunggu keputusan resmi dari Prabowo, atau menerima pencalonan apabila mendapat kepercayaan langsung dari Presiden.
"Kedua, Dasco dapat menerima apabila Prabowo secara langsung memberikan kepercayaan kepadanya. Dalam keadaan seperti ini, penerimaan terhadap jabatan dapat dijelaskan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi, bukan semata-mata perubahan ambisi pribadi," kata Kristian.
Namun, Kristian mengingatkan bahwa jabatan wakil presiden bukan sekadar kelanjutan dari posisi strategis di partai.
Keputusan menerima pencalonan juga membawa konsekuensi kenegaraan, termasuk dalam menjaga hubungan dengan partai koalisi maupun kekuatan politik di luar pemerintahan, seperti PDI Perjuangan.
"Dasco harus mempertimbangkan bahwa jabatan wakil presiden merupakan jabatan negara, bukan sekadar kelanjutan dari jabatan Ketua Harian partai," tegasnya.
Karena itu, apabila Dasco akhirnya berubah sikap dan menerima pencalonan, Kristian menilai ia perlu menyampaikan alasan secara terbuka kepada masyarakat.
"Konsistensi bukan berarti seseorang tidak boleh berubah pikiran, tetapi perubahan sikap dalam persoalan jabatan publik perlu disertai penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan," tutup Kristian.