Dari RUU Pemerintahan Aceh hingga Penyiaran, DPR Segera Tindak Lanjuti Empat Surpres dari Presiden

Selasa, 17 November 2026 | 12:32 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (tangkap layar)
BACA 10 DETIK
  • Dasco menerima empat Surpres terkait penunjukan wakil pemerintah membahas empat RUU di Jakarta.
  • Pimpinan DPR juga menerima dua surat usulan kantor akuntan publik dari Menteri Keuangan dan Ketua BPK untuk memeriksa laporan keuangan BPK.
  • Seluruh surat masuk tersebut dipastikan akan segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan tata tertib parlemen yang berlaku.

Suara.com - DPR RI menerima empat Surat Presiden (Surpres) mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU).

Keempat beleid tersebut meliputi RUU Pemerintahan Aceh, Administrasi Kependudukan, Penyiaran, hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Penyampaian terkait masuknya surat-surat tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Keempat Surpres yang diterbitkan pada 28 September 2026 itu tercatat dengan nomor urut R-53, R-54, R-55, dan R-56.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menemui Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. (Foto dok. Ist)

Secara rinci, surat bernomor R-53 berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berikutnya, surat R-54 berkaitan dengan pembahasan RUU Administrasi Kependudukan yang merupakan usul inisiatif DPR RI.

Sementara itu, surat R-55 memuat penunjukan wakil pemerintah guna membahas RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan surat R-56 untuk pembahasan RUU Kamar Dagang dan Industri.

Selain dari Presiden, pimpinan DPR juga menerima dua surat lainnya yang berkaitan dengan usulan kantor akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2026.

Surat pertama datang dari Menteri Keuangan bernomor S-662 tertanggal 23 September 2026, sedangkan surat kedua berasal dari Ketua BPK bernomor 115 tertanggal 20 Oktober 2026, yang masing-masing mengusulkan tiga nama kantor akuntan publik.

Dasco memastikan seluruh surat yang masuk ke meja pimpinan akan segera diproses sesuai ketentuan tata tertib parlemen.

“Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata Dasco.

Sebelum membacakan daftar surat masuk, Dasco terlebih dahulu meminta persetujuan forum terhadap susunan acara Rapat Paripurna yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 12 November 2026.

Adapun agenda pertama rapat meliputi penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkannya sebagai RUU usul DPR.

Agenda kedua yakni persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com