Ada WUP di Perairan Ujung Kulon saat Wacana Pindahkan Badak, Pemerintah Sedang Menyelamatkan Apa?

Selasa, 17 November 2026 | 16:57 WIB
Ilustrasi Badak Jawa [Pexels]
BACA 10 DETIK
  • Anggota DPD RI Hilmy Muhammad mengkritisi wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon pada 17 November 2026.
  • Perairan sekitar Ujung Kulon justru ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Februari 2026.
  • Pemerintah didesak menjelaskan transparansi kebijakan konservasi agar tidak tumpang tindih dengan kepentingan pertambangan laut.

Selain WUP, Hilmy meminta pemerintah membuka informasi mengenai investor dan lembaga donor internasional yang disebut terlibat dalam pembiayaan pengembangan habitat kedua.

Ia mempertanyakan nilai pendanaan, bentuk kerja sama, serta kemungkinan kepentingan ekonomi yang menyertai proyek konservasi tersebut.

"Konservasi tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kepentingan bisnis yang tidak transparan," tambahnya.

Ia mengingatkan riwayat pertambangan emas Cibaliung di Pandeglang yang pernah dikelola PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Antam.

Menurutnya, riwayat pertambangan tersebut bersama penetapan WUP dan wacana relokasi badak perlu diperiksa secara terbuka.

"Kita tidak sedang menuduh pemindahan badak berkaitan langsung dengan kepentingan tambang. Tetapi, ketika ada wacana pemindahan satwa, penetapan WUP, dan riwayat pertambangan emas di sekitar kawasan yang sama, pemerintah wajib memberikan penjelasan," paparnya.

Pemerintah didesak untuk memastikan kebijakan konservasi tidak justru memisahkan perlindungan satwa dari ekosistem yang menjadi habitatnya.

Ia menilai perlindungan Ujung Kulon harus mencakup kawasan darat dan laut sekaligus, termasuk memastikan aktivitas pertambangan tidak mengancam fungsi kawasan konservasi.

"Jangan sampai badaknya dipindahkan atas nama keselamatan, sementara perairan di sekitar habitatnya disiapkan untuk kepentingan pertambangan," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com