- Kemensos meminta penyediaan lahan kepada UI untuk membangun Sekolah Rakyat bagi masyarakat Jakarta.
- Gus Ipul memastikan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut tidak akan menggunakan area Hutan Kota UI.
- Pemerintah bersama UI dan Pemprov DKI Jakarta membentuk tim untuk memeriksa kondisi fisik serta administrasi lahan.
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) tidak akan menggunakan area Hutan Kota UI.
Rencana tersebut bermula dari permintaan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada pihak kampus untuk menyediakan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi sekolah.
Menurut Gus Ipul, UI kemudian menawarkan sejumlah lokasi, mulai dari Rawamangun, Cawang, hingga kawasan Kampus UI Depok yang berada di sisi Jakarta dan berdekatan dengan Hutan Kota UI.
"Jadi itu, bermula dari permintaan saya kepada UI. Permintaan kami Kemensos kepada UI, mana ada tanah yang bisa digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul kepada Suara.com, Selasa (17/11/2026).
Dari penawaran tersebut, UI menunjukkan lahan di Rawamangun dan Cawang yang masing-masing memiliki luas 1,5 hektare. Selain itu, terdapat lahan di sisi Jakarta yang berbatasan dengan kawasan Hutan Kota UI.
Dalam pembicaraan awal, lahan tersebut dinilai berpotensi menjadi lokasi Sekolah Rakyat bagi masyarakat DKI Jakarta. Gus Ipul bahkan sempat menggagas agar sekolah itu terintegrasi dengan lingkungan hutan kota.
"Nah, ada di UI yang di kampus Depok itu ada yang sisi Jakarta, tapi berimpitan dengan hutan kota. Nanti bisa menjadi bagian dari hutan kota, kan menarik gitu. Awalnya gitu," ujarnya.
Gandeng Pemprov DKI
Gagasan tersebut kemudian dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurut Gus Ipul, Pramono pada prinsipnya menyetujui rencana itu selama pemanfaatan lahan tidak melanggar ketentuan.
Namun, rencana tersebut belum sampai pada tahap penetapan lokasi.
Kemensos bersama UI dan Pemprov DKI Jakarta masih harus mengecek kondisi lahan serta kelengkapan administrasinya sebelum menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS).
"Makanya itu kan agar dicek ke lapangan administrasinya, segala macam, baru menaik ke PKS. Dan memang kita umumkan, supaya orang tahu juga, kita juga ingin bisa didiskusikan semua ini. Jadi, kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih," tutur Gus Ipul.
Kemensos mengusulkan lahan seluas 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang dirancang menampung lebih dari 3.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Gus Ipul mengatakan sekolah tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Jakarta. Karena itu, Kemensos juga meminta dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan lahan.
Meski demikian, ia memastikan pembangunan sekolah tidak akan dilakukan di dalam kawasan hutan kota.
"Kami juga tidak mau kalau dibangun di hutan kota," katanya.
Gus Ipul menambahkan, tim dari Kemensos, UI, dan Dinas Sosial DKI Jakarta telah dibentuk untuk melakukan pengecekan lapangan.
Pemeriksaan mencakup kondisi fisik lahan dan kelengkapan administrasi sebelum rencana pembangunan dilanjutkan.