- SAFEnet dan Remotivi meriset penghapusan 127 konten digital di Jakarta pada 17 November 2026.
- Komdigi menghapus 75 persen konten kritik kebijakan pemerintah dan diduga melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Koalisi masyarakat sipil menunggu penjelasan Menteri Komdigi Meutya Hafid dan menyiapkan gugatan ke PTUN.
Suara.com - Koalisi masyarakat sipil yang berfokus pada isu kebebasan berekspresi di ruang digital menyoroti kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bawah kepemimpinan Menteri Meutya Hafid.
Riset SAFEnet dan Remotivi menemukan sedikitnya 127 konten di ruang digital yang terkonfirmasi terdampak penghapusan sepanjang April hingga November 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 75 persen di antaranya dihapus atas permintaan Komdigi.
"Kita menemukan setidaknya ada 127 konten yang terkonfirmasi, yang ada buktinya. Dan dari 127 itu, sekitar 75% itu terbukti bahwa kontennya hilang atau dihapus atas permintaan dari Komdigi," kata Direktur SAFEnet Nenden Sekar Arum di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Nenden, konten-konten tersebut sebagian besar berisi kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum efektif.
Ia menilai penghapusan ratusan konten tersebut berpotensi menjadi bentuk pembungkaman suara kritis masyarakat, yang seharusnya mendapat perlindungan konstitusi.
Terlebih, jika penghapusan dilakukan secara sepihak tanpa alasan dan mekanisme yang jelas.
"Itu yang berbahaya karena itu menunjukkan bagaimana upaya moderasi konten atau pembatasan konten yang sewenang-wenang," ujar Nenden.
Nenden juga menyoroti dugaan ketidakpatuhan Komdigi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 311 Tahun 2026.
Putusan tersebut mengatur kewajiban kementerian terkait untuk memberikan notifikasi dan alasan kepada pemilik konten apabila hendak menghapus atau menurunkan unggahan di media sosial.
Namun, berdasarkan hasil riset timnya, Nenden mengaku tidak menemukan bukti adanya pemberitahuan maupun penjelasan tersebut dalam proses penghapusan konten yang mereka teliti.
"Ini, kan, menunjukkan bahwa bagaimana Komdigi, termasuk platform digital sebetulnya melanggar konstitusi," imbuhnya.
Selain dugaan pembatasan berlebihan terhadap konten kritis, riset koalisi masyarakat sipil juga menemukan persoalan dalam penerapan moderasi konten di platform digital.
Nenden menilai masih banyak konten terkait judi online yang dapat ditemukan di sejumlah platform. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pengawasan konten digital.
"Apa yang seharusnya ada di ruang digital malah dimoderasi secara eksesif, sedangkan konten-konten yang seharusnya tidak ada di ruang digital malah dibiarkan begitu saja," keluhnya.
Atas temuan tersebut, koalisi masyarakat sipil masih menunggu penjelasan dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengenai kebijakan penghapusan konten yang dinilai bermasalah.
Selain itu, mereka tengah mempersiapkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dugaan pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital tersebut.
Reporter: Alif Bintang