Gaduh Dana Cadangan Pesangon Terbit di Aturan UU, Menaker Akui Belum Libatkan Pengusaha

Selasa, 17 November 2026 | 19:01 WIB
Pemerintah bersiap mengubah skema pengelolaan dana pesangon pekerja melalui kewajiban penyetoran Dana Cadangan Pesangon (DCP) secara terpusat mulai Oktober 2027. Foto Suara.com
BACA 10 DETIK
  • Pemerintah belum menetapkan besaran iuran dana cadangan pesangon.
  • Lembaga penampung dana dan kewajiban perusahaan masih dikaji.
  • Aturan turunan akan melibatkan pengusaha, pekerja, DPR, dan Presiden.

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli belum dapat memastikan pelaksanaan kebijakan dana cadangan pesangon pekerja. Hingga kini, pemerintah bahkan belum menetapkan besaran dana yang harus disiapkan maupun kewajiban perusahaan untuk menyetorkannya.

Yassierli mengatakan, implementasi kebijakan tersebut masih menunggu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Aturan itu nantinya akan mengatur secara lebih terperinci mekanisme pengumpulan hingga pengelolaan dana cadangan pesangon.

"Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang 27/2026, sesuai pasal yang tertulis di situ dan detailnya harus dibuat peraturan turunan. Dan kita belum sampai ke sana," kata Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Selain besaran iuran, pemerintah juga belum menentukan lembaga yang akan menerima dan menampung dana tersebut. Seluruh aspek itu masih akan dikaji sebelum pemerintah menetapkan skema pelaksanaannya.

Menurut Yassierli, penyusunan aturan turunan akan melibatkan pengusaha dan pekerja melalui mekanisme meaningful participation atau partisipasi bermakna. Pemerintah juga akan berkonsultasi dengan DPR, Presiden Prabowo Subianto, serta menteri koordinator terkait.

Dia mengakui proses penyusunan aturan tersebut berpotensi memakan waktu panjang. Pemerintah ingin memastikan kebijakan dana cadangan pesangon tidak menjadi beban tambahan bagi perusahaan.

Di sisi lain, dana tersebut diharapkan memberikan kepastian perlindungan finansial bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yassierli menegaskan, pemerintah ingin menjaga keseimbangan kepentingan kedua pihak. Dengan demikian, ketika PHK terjadi, pekerja sudah memiliki kepastian bahwa dana untuk membayar hak pesangon telah dialokasikan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com