Babak Baru Kasus Sadap Prabowo: Jerat Makar Naik Sidik, Jenderal Dipecat, RUU Penyadapan Dikebut

Rabu, 18 November 2026 | 08:02 WIB
Kolase foto tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo. [Suara.com]
BACA 10 DETIK
  • Perkara tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal Presiden Prabowo naik ke tahap penyidikan.
  • Sidang KKEP Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026 menyusul pemecatan Irjen Ahrie Sonta.
  • Komisi III DPR menargetkan pembahasan RUU Penyadapan rampung sebelum akhir tahun 2026 untuk memberikan kepastian hukum yang jelas.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan hingga 17 November belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Belum, belum (ada tersangka)," kata Suyudi di Gedung Rupatama Polri, Selasa (17/11/2026).

Penyidik masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta mendalami sejumlah barang bukti elektronik yang telah diamankan.

Bareskrim juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan sejak laporan polisi diterbitkan.

Sementara itu, dalam proses penyelidikan sebelumnya, penyidik mengaku telah memeriksa sekitar 38 saksi. Mereka terdiri dari 28 saksi yang berada di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dan sekitar 10 saksi tambahan.

Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak di luar institusi kepolisian, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin belum bersedia membeberkan secara terperinci siapa saja yang akan dimintai keterangan.

Secara spesifik saya tidak akan disampaikan di sini, siapa akan diperiksa dan lain sebagainya. 

Ilustrasi kasus penyadapan Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. [Suara.com/Syahda]

Berawal dari Dugaan Penyadapan Tanpa Prosedur

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara hingga aktivis selama periode 2025 hingga 2026.

Bareskrim mengungkap, sejumlah nomor itu diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan penyaringan keterkaitan dengan perkara penegakan hukum.

Penyadapan tersebut juga diduga dilakukan tanpa permohonan tertulis dari penyidik maupun lampiran laporan polisi. Dengan demikian, aktivitas penyadapan disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang sah.

Masalah semakin berkembang ketika pada Oktober 2026 diduga terjadi penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX.

Temuan tersebut diketahui petugas yang kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Bareskrim mulai mengungkap perkara ini ke publik pada 3 November 2026. Saat itu, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Dua hari kemudian, tepatnya 5 November 2026, status Irjen Slamet Uliandi yang semula saksi dinaikkan menjadi tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Suyudi membeberkan dugaan pembagian peran keempat tersangka.

Listyo Sigit yang saat itu menjabat Kapolri diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

Perintah tersebut disebut disampaikan kepada Ahrie Sonta, baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp.

Listyo juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan atau end-user.

Sementara Slamet Uliandi yang pernah menjabat Kadiv TIK Polri diduga berperan memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo.

Adapun Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet dan memberikan persetujuan melalui pesan WhatsApp tanpa disertai permohonan penyidik.

Sedangkan Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan. Ia juga disebut memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan serta meminta sosok berinisial TK melakukan pengawasan atau surveillance.

Identitas TK hingga kini belum diungkap secara resmi. Nama Brigjen M. Tedjo Kusumo sempat dikaitkan dengan sosok tersebut.

Dari Penyadapan hingga Dugaan Makar

Peningkatan perkara dugaan makar menjadi tahap penyidikan merupakan pengembangan dari pengusutan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.

Pada 12 November 2026, Bareskrim mengungkap dugaan bahwa rangkaian penyadapan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan pelanggaran prosedur penggunaan perangkat teknologi kepolisian.

Penyidik mendalami kemungkinan adanya tujuan lain di balik pengumpulan informasi komunikasi Presiden dan sejumlah pejabat negara.

Dalam keterangannya, Susatyo menyebut dugaan makar mencakup tindakan menyuruh orang lain, turut serta, atau menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana dengan maksud merampas kemerdekaan Presiden maupun menggulingkan pemerintahan.

Meski demikian, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang terpisah.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya juga sempat menyoroti kemungkinan penerapan pasal makar dalam perkara ini.

Mahfud menyinggung dugaan aliran hasil penyadapan yang disebut berujung hingga ke Solo. Menurutnya, informasi tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui siapa penerima dan bagaimana data hasil penyadapan dimanfaatkan.

Ia bahkan menyinggung ancaman pidana berat, termasuk hukuman mati, apabila perbuatan yang diduga terjadi benar-benar memenuhi unsur tindak pidana makar.

Namun, pernyataan Mahfud tersebut merupakan pandangan mengenai kemungkinan konsekuensi hukum, bukan penetapan kesimpulan bahwa unsur makar telah terbukti.

Polri sendiri masih harus membuktikan tujuan penyadapan, alur distribusi informasi, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak lain sebelum menetapkan tersangka dalam perkara makar.

Kolase foto Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso usai dijatuhi sanksi PTDH.

Dua Jenderal Dipecat, Listyo Sigit Menyusul Sidang Etik

Selain pengusutan pidana, Polri juga menjalankan mekanisme penegakan kode etik terhadap para anggotanya yang diduga terlibat.

Irjen Ahrie Sonta menjadi perwira pertama yang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang KKEP pada 10 November 2026.

Namun, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

Setelah Ahrie, giliran Eko Hadi Santoso menjalani sidang etik di Gedung Divisi Propam Polri pada Selasa (17/11/2026).

Sidang yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB. Majelis menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk seorang saksi yang meringankan Eko Hadi.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, majelis menyatakan Eko melakukan pelanggaran etik berupa pemufakatan terkait aktivitas illegal access.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan akses atau perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas perbuatannya, Eko dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH.

“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” jelas Trunoyudo.

Dalam proses persidangan tersebut, Trunoyudo juga menyebut Eko sempat mengajukan banding. Setelah sidang berakhir, Eko yang mengenakan baju tahanan Propam langsung dibawa kembali ke ruang tahanan Mako Brimob.

Dengan putusan terhadap Eko, sudah dua perwira tinggi Polri yang dijatuhi sanksi pemecatan dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.

Sementara itu, Polri juga telah menjadwalkan sidang etik terhadap Listyo Sigit pada pekan berikutnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan sidang terhadap mantan Kapolri itu akan digelar di Jakarta. Namun, ia belum mengumumkan tanggal pelaksanaannya.

“Ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” kata Isir, Senin (17/11/2026).

Adapun sidang etik terhadap Slamet Uliandi belum dapat dijadwalkan karena kondisi kesehatannya masih dalam perawatan.

Isir mengatakan Polri tidak ingin memaksakan persidangan terhadap Slamet dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta hak-hak yang bersangkutan.

Bagaimana Mekanisme Banding atas Putusan Sidang Etik?

Putusan PTDH terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi tidak serta-merta menutup hak keduanya untuk menempuh upaya hukum internal.

Mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Berdasarkan Pasal 69, anggota yang dijatuhi sanksi administratif berhak mengajukan banding secara tertulis melalui Sekretariat KKEP. Pernyataan banding harus disampaikan paling lama tiga hari kerja setelah putusan sidang dibacakan.

Setelah menyatakan banding, pemohon juga wajib menyerahkan memori banding paling lama 21 hari kerja sejak menerima putusan sidang KKEP.

Selanjutnya, perkara diperiksa oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri tingkat banding (KKEP Banding).

Majelis banding dapat menolak permohonan dan menguatkan putusan sebelumnya, bahkan memberatkan sanksi. Sebaliknya, jika permohonan diterima, majelis dapat mengurangi sanksi atau membebaskan anggota dari penjatuhan sanksi kode etik.

Dengan mekanisme tersebut, pengajuan banding Ahrie dan Eko merupakan bagian dari hak prosedural masing-masing dalam proses penegakan etik di lingkungan Polri.

Namun, proses etik ini berbeda dengan proses pidana. Pengajuan banding maupun putusan PTDH tidak otomatis menghentikan penyidikan dugaan penyadapan ilegal atau dugaan makar yang tengah ditangani Bareskrim.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

RUU Penyadapan Dikebut, DPR Targetkan Rampung Akhir 2026

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo turut mendorong kembali pembahasan regulasi khusus mengenai penyadapan.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan RUU Penyadapan perlu diprioritaskan dan ditargetkan rampung sebelum akhir 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Hinca dalam rapat koordinasi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Hinca, Komisi III telah melakukan sejumlah persiapan sepanjang 2026, mulai dari kajian akademis, studi banding ke Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan, hingga pembahasan bersama Kabaintelkam Polri.

Namun, percepatan tersebut masih membutuhkan penyesuaian mekanisme legislasi. Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menjelaskan pengalihan inisiatif RUU Penyadapan dari Baleg kepada Komisi III harus melalui evaluasi Prolegnas dalam rapat paripurna.

Di sisi lain, Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti sebelumnya mengusulkan enam pengaturan ketat yang perlu dimasukkan ke dalam RUU Penyadapan.

Pertama, membatasi sasaran penyadapan secara jelas dan hanya untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri serta penanganan kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

Kedua, melarang penggunaan kewenangan penyadapan di luar sasaran yang telah ditentukan, termasuk untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Ketiga, setiap tindakan penyadapan harus didasarkan pada perintah tertulis pimpinan dan memiliki batas waktu yang jelas.

Keempat, pembagian kewenangan harus dilakukan secara terpisah antara pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, dan menjalankan tindakan teknis penyadapan.

Kelima, seluruh aktivitas penyadapan wajib dicatat dan didokumentasikan. Catatan tersebut tidak boleh diubah ataupun dihapus serta harus melalui audit secara berkala.

Keenam, pengawasan harus diperketat melalui pimpinan, fungsi inspektorat, dan Divisi Propam Polri. RUU juga perlu mengatur sanksi tegas, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota yang menyalahgunakan kewenangan.

Dedy menegaskan aturan tersebut diperlukan agar penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Sementara DPR menilai pembentukan RUU Penyadapan penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktik penyadapan ilegal yang dapat mengancam hak privasi warga negara.

Kasus penyadapan Prabowo kini berkembang menjadi persoalan yang tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban pidana empat jenderal Polri, tetapi juga dugaan makar yang masih disidik, penegakan kode etik internal, hingga kebutuhan pembenahan regulasi penyadapan.

Penyidik masih harus membuktikan apakah dugaan penyadapan tersebut memiliki tujuan yang memenuhi unsur makar.

Pada saat bersamaan, publik menunggu kelanjutan sidang etik Listyo Sigit dan Slamet Uliandi serta sejauh mana DPR mampu mewujudkan aturan penyadapan yang memberikan kepastian hukum tanpa mengorbankan hak privasi masyarakat.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com