- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Pengupahan belum menyepakati UMP 2027.
- Gubernur Pramono Anung menyatakan pemerintah daerah bertindak sebagai penengah dalam musyawarah tripartit yang sedang berlangsung.
- Pemerintah pusat menetapkan batas akhir pengesahan UMP secara nasional paling lambat pada 21 November 2026.
Suara.com - Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 belum mencapai kesepakatan. Hingga Rabu (18/11/2026), unsur buruh dan pengusaha masih bertahan pada besaran nilai alfa masing-masing dalam perundingan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, pembahasan masih berlangsung melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha.
“Sekarang ini rapat UMP sedang berlangsung antara tripartit, yaitu buruh, kemudian pengusaha, dan Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Pramono di Balai Kota.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, ketiga pihak belum mengubah posisi terkait besaran alfa yang mereka ajukan.
Pramono mengatakan Pemprov DKI akan mengambil peran sebagai penengah untuk memfasilitasi musyawarah hingga tercapai kesepakatan.
“Tentunya Pemerintah DKI Jakarta yang berada di tengah harus memfasilitasi untuk musyawarah bisa terjadi,” jelasnya.
Pembahasan UMP 2027 tersebut berlangsung di tengah tenggat penetapan upah minimum tingkat provinsi yang ditetapkan pemerintah pusat pada 21 November 2026.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya meminta seluruh kepala daerah mengawal proses penetapan UMP dan upah minimum sektoral provinsi agar rampung sesuai jadwal.
"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan," kata Tito.
Tito juga meminta gubernur menginstruksikan dinas tenaga kerja di daerah masing-masing untuk segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta kalangan pengusaha.
Menurut dia, komunikasi dan mediasi diperlukan agar penetapan upah minimum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.
Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota memiliki tenggat hingga 26 November 2026.
Tito menyebut pemerintah provinsi dapat mengambil alih proses penetapan apabila pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikannya sesuai batas waktu.
"Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya," jelas Tito. (Antara0