- Rieke Diah Pitaloka bersama Kementerian HAM menganalisis Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.
- Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut memasukkan sebagian perairan Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan.
- Kebijakan itu dinilai kontradiktif dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2025 yang menetapkan konservasi kawasan habitat badak Jawa secara serius.
Suara.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang memasukkan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Rieke mengatakan, pihaknya tengah menganalisis keputusan tersebut bersama sejumlah pihak terkait, termasuk dengan bantuan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurutnya, penerbitan Kepmen ESDM yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 itu perlu dicermati. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengeluarkan keputusan terkait penetapan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.
"Persoalan ada keputusan Menteri ESDM, sedang kami analisis bersama juga dengan dibantu oleh Kementerian HAM. Bagaimana keluar Kepmen yang membuka WUP untuk perairan di Taman Nasional Ujung Kulon," kata Rieke usai bertemu Menteri HAM Natalius Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dia kemudian membandingkan penerbitan keputusan tersebut dengan kebijakan Presiden Prabowo pada Mei 2025 yang, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menetapkan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.
"Padahal di Mei 2025 itu Pak Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan terkait penetapan secara serius konservasi terhadap Taman Nasional Ujung Kulon ini," ujarnya.
Rieke menilai perlu ada penelusuran lebih lanjut mengenai kebijakan yang memasukkan perairan di sekitar kawasan konservasi tersebut ke dalam peta WUP.
Terlebih, Ujung Kulon merupakan kawasan penting bagi kelangsungan hidup badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), satwa endemik yang habitat alaminya saat ini hanya tersisa di kawasan tersebut.
Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten ditetapkan pada 12 Februari 2026. Dalam peta lampirannya, sebagian perairan di sekitar TNUK masuk kategori WUP, sedangkan kawasan daratan taman nasional tidak termasuk wilayah pertambangan.
Penetapan WUP sendiri tidak serta-merta memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan. Namun, status tersebut merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan yang dapat menjadi dasar bagi tahapan penetapan wilayah izin usaha pertambangan.