Dikejar Tenggat Mendagri, Pramono Targetkan UMP DKI 2027 Tuntas Pekan Ini

Rabu, 18 November 2026 | 17:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jumat (13/11/2026). [Suara.com/Adiyoga]
BACA 10 DETIK
  • Gubernur Pramono Anung menargetkan penetapan UMP DKI Jakarta 2027 tuntas pada 20 November 2026.
  • Perundingan tripartit belum sepakat karena buruh dan pengusaha masih bertahan pada nilai alfa masing-masing.
  • Pemprov DKI memfasilitasi musyawarah agar keputusan upah minimum sesuai tenggat nasional dari Mendagri.

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 dapat tuntas pada Jumat (20/11/2026) pekan ini.

Target dipasang di tengah perundingan tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah yang masih berjalan alot hingga Rabu (18/11/2026).

Perundingan belum menemui titik terang, karena kubu buruh dan pengusaha masih bersikukuh pada besaran nilai alfa yang mereka yakini.

"Masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing. Tentunya Pemerintah DKI Jakarta yang berada di tengah harus memfasilitasi untuk musyawarah bisa terjadi," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Untuk mengurai perbedaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil peran sebagai penengah melalui koordinasi Asisten Keuangan dan Dinas Tenaga Kerja.

Pramono berharap, langkah cepat Jakarta ini dapat menghasilkan keputusan yang nantinya bisa menjadi panutan bagi wilayah lain di Indonesia.

"Kalau Jakarta segera bisa menyelesaikan dengan alfa berapa, kemudian ini menjadi keputusan, ini bisa menjadi role model dari daerah-daerah lain untuk penyelesaian UMP yang ada di daerahnya masing-masing," katanya.

Mantan Sekretaris Kabinet itu lantas mendesak seluruh pihak segera bersepakat agar pemerintah dapat segera memberi kepastian mengenai hasil pembahasan UMP 2027.

"Mudah-mudahan hari Jumat besok sudah bisa memberikan kepastian laporan kepada saya," ucapnya.

Desakan waktu itu juga berkaitan erat dengan peringatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyambangi Balai Kota Jakarta pada Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Tito mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak melewati tenggat pengumuman upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 sudah diselesaikan dan untuk kabupaten atau kota tanggal 26 November," ujarnya.

Dengan adanya batas waktu nasional, Pemprov DKI Jakarta terus mengawal jalannya perundingan agar besaran upah dapat diumumkan tepat waktu.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com