Penjajah Belanda Mati-matian Lindungi Badak Jawa Kini Nasibnya Dipertaruhkan karena Rencana Hashim

Rabu, 18 November 2026 | 17:06 WIB
Badak Jawa yang Ada di Taman Nasional Ujung Kulon. (Pixabay)
BACA 10 DETIK
  • Pemerintah kolonial Belanda resmi melarang perburuan badak Jawa di Pulau Jawa melalui kebijakan tahun 1909.
  • Semenanjung Ujung Kulon ditetapkan sebagai monumen alam pada tahun 1921 untuk melindungi habitat satwa tersebut.
  • Upaya perlindungan masa lalu gagal mencegah perburuan akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan petugas kehutanan.

Suara.com - Keberadaan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, memiliki sejarah panjang.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah kolonial Belanda ternyata sudah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi satwa bercula satu tersebut dari ancaman perburuan.

Salah satu kebijakan penting diterbitkan pada 23 Oktober 1909. Melalui Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1909 Nomor 497, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan larangan membunuh badak di Pulau Jawa.

Namun, kebijakan tersebut tidak serta-merta menyelamatkan badak Jawa dari ancaman kepunahan.

Perburuan masih terjadi, bahkan setelah Ujung Kulon ditetapkan sebagai kawasan perlindungan alam.

Catatan sejarah tersebut memperlihatkan bahwa persoalan konservasi badak Jawa bukan hanya berkaitan dengan penyusutan habitat.

Rencana adik Prabowo merelokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai penolakan. (Grafis Suara.com/Syahda)

Lemahnya pengawasan, keterbatasan petugas, hingga persoalan penegakan hukum sudah menjadi tantangan sejak masa pemerintahan kolonial.

Belanda Larang Perburuan Badak Sejak 1909

Kebijakan perlindungan badak Jawa pada awal abad ke-20 menjadi salah satu tonggak penting sejarah konservasi di Indonesia.

Dalam penelitian Nico J. van Strien dan Kees Rookmaaker berjudul The Impact of the Krakatoa Eruption in 1883 on the Population of Rhinoceros sondaicus in Ujung Kulon, yang diterbitkan pada 2010, disebutkan bahwa pemerintah kolonial Belanda telah melarang pembunuhan badak di Pulau Jawa sejak 1909.

Aturan tersebut memberikan ancaman hukuman maksimal delapan hari penjara atau denda 100 gulden bagi pelanggarnya.

Meski demikian, perlindungan satwa pada masa itu masih memiliki sejumlah kelemahan.

Penelitian sejarah J.A.H. de Korte dari Utrecht University berjudul The Javan Rhino's Last Stronghold: Ecogovernmentalities on Ujung Kulon, 1920s–1960s mengungkap bahwa peraturan perlindungan satwa 1909 memiliki banyak pengecualian.

Sejumlah hewan masih dapat dikategorikan sebagai satwa yang merugikan sehingga memungkinkan adanya tindakan pembunuhan terhadap spesies tertentu.

K.W. Dammerman, seorang ahli zoologi dan tokoh konservasi Hindia Belanda, bahkan mengkritik efektivitas peraturan tersebut.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com