- Kemensetneg memastikan sterilisasi lingkungan Istana dan pemeriksaan seluruh personel setelah terbongkarnya kasus penyadapan Presiden Prabowo.
- Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.
- Bareskrim Polri mengembangkan perkara dugaan makar dengan menggeledah rumah tersangka Eko Hadi yang diduga menjadi posko.
Suara.com - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan melakukan sterilisasi terhadap lingkungan inti Presiden Prabowo Subianto menyusul terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal.
Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh personel yang bekerja di lingkungan Istana, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan langkah tersebut sudah menjadi prosedur yang biasa dilakukan pihak Istana untuk memastikan keamanan Presiden.
“Kalau itu sudah otomatis kita berjalan,” kata Juri seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Juri menyampaikan hal itu merespons desakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso agar Kemensetneg membersihkan lingkar inti Prabowo dari orang-orang yang terafiliasi dengan tersangka kasus penyadapan, termasuk mereka yang pernah direkomendasikan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” ujar Juri.
Dalam rapat tersebut, Sugiat meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap personel di sekitar Presiden, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan pegawai di lingkungan Setneg.
Ia menilai langkah itu penting untuk menutup celah penyusupan yang dapat mengancam keamanan Kepala Negara.
“Kalau ada kemarin personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Kapolri zaman LSP, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri,” ujarnya.
Sugiat juga meminta Kemensetneg menelusuri kembali kebijakan pemerintah selama dua tahun masa pemerintahan Prabowo. Langkah itu diperlukan untuk memastikan tidak ada kebijakan yang diduga telah disusupi atau disabotase demi kepentingan kelompok tertentu.
“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan disisir kembali. Apakah ada yang telah terkena sabotase, penyusupan secara halus, sehingga menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya LSP supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya,” katanya.
Empat Jenderal Polisi Tersangka
Kasus penyadapan ini menyeret sejumlah nama di internal Polri. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Perkembangan penanganan perkara juga merambah proses etik kepolisian.
Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, sidang etik Slamet Uliandi belum dijadwalkan karena yang bersangkutan sedang menjalani perawatan pascasakit stroke.
Listyo sendiri dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan berikutnya. Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan sidang tersebut.
Di sisi lain, penyidik juga mengembangkan perkara dugaan makar yang berkaitan dengan rangkaian pengungkapan kasus ini. Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara di rumah Eko Hadi yang diduga digunakan sebagai posko makar.