- Menteri Yusril Ihza Mahendra di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026, mendorong pengusutan menyeluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
- Penyidikan kasus yang mengarah pada dugaan makar tersebut berpotensi meluas kepada pihak eksternal, termasuk elite politik dan birokrasi pemerintahan.
- Pemerintah berkomitmen mengevaluasi serta memperketat pengawasan penggunaan perangkat penyadapan pada lembaga negara guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Lembaga tersebut antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Penguatan pengawasan internal maupun eksternal diperlukan untuk memastikan penggunaan perangkat penyadapan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan.
“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” kata Yusril.
Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan penanganan perkara dan mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh fakta serta pihak yang terlibat.
Penanganan kasus tersebut diharapkan berlangsung secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.