Tak Cuma Jerat Internal Polisi, Yusril Dorong Aktor Intelektual Penyadapan Presiden Dibongkar

Rabu, 18 November 2026 | 20:49 WIB
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. (Suara.com/Novian)
BACA 10 DETIK
  • Menteri Yusril Ihza Mahendra di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026, mendorong pengusutan menyeluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
  • Penyidikan kasus yang mengarah pada dugaan makar tersebut berpotensi meluas kepada pihak eksternal, termasuk elite politik dan birokrasi pemerintahan.
  • Pemerintah berkomitmen mengevaluasi serta memperketat pengawasan penggunaan perangkat penyadapan pada lembaga negara guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

Lembaga tersebut antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Penguatan pengawasan internal maupun eksternal diperlukan untuk memastikan penggunaan perangkat penyadapan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan.

“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” kata Yusril.

Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan penanganan perkara dan mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh fakta serta pihak yang terlibat.

Penanganan kasus tersebut diharapkan berlangsung secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com