- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan dua tahun terakhir.
- Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Wamensesneg Juri Ardiantoro di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu 18 November 2026.
- Evaluasi dilakukan akibat kasus penyadapan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang berpotensi menyabotase kebijakan pemerintah.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendesak pemerintah untuk menyisir dan mengkaji ulang seluruh kebijakan yang telah diterbitkan selama dua tahun masa pemerintahan.
Langkah ini dinilai krusial menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden, yang salah satu tersangkanya merupakan mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo.
Permintaan tersebut disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sugiat menilai, penyisiran ulang diperlukan untuk memastikan tidak ada produk hukum maupun kebijakan strategis pemerintah yang disabotase atau disusupi kepentingan pihak tertentu dari pemanfaatan data hasil penyadapan tersebut.
"Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, ini kebijakan-kebijakan ini disisir kembali. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase. Telah terkena apa ya penyusupan secara halus sehingga ini ya menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya komplotannya Listyo Sigit Prabowo tadi supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya kan," ujar Sugiat dalam rapat tersebut.
Ia menduga data hasil penyadapan yang telah berjalan selama dua tahun tidak sekadar disimpan, melainkan berpotensi telah dimanfaatkan untuk mengganggu stabilitas pemerintahan.
"Yang kedua ini kan sudah dua tahun berjalan. Tidak mungkin data sadapan ini, ini hanya disimpan di lemarinya Listyo Sigit Prabowo dan komplotannya. Pasti sudah digunakan untuk macam-macam. Apakah untuk melemahkan kebijakan Presiden, mensabotase kebijakan Presiden, atau bahkan untuk yang lebih parah lagi berusaha untuk katakanlah makar tadi," katanya.
Sugiat juga menyinggung kembali pernyataan Presiden dalam rapat paripurna DPR sebelumnya mengenai celah birokrasi saat proses penandatanganan dokumen kebijakan di penghujung hari.
"Dua tahun pemerintahan berjalan ini kan pasti sudah ada banyak kebijakan Presiden. Sebetulnya kan Pak Presiden pernah curhat ini di DPR bahwa pada saat Paripurna DPR beliau mengatakan inilah kadang-kadang birokrasi. Pas mau teken-teken itu di sore hari ketika yang mau neken itu sudah sangat letih kan," jelasnya.
Lebih lanjut, Sugiat mengingatkan pemerintah agar mewaspadai infiltrasi kelompok oligarki yang kerap beradaptasi dengan menyusup ke dalam perumusan berbagai regulasi, mulai dari undang-undang hingga keputusan menteri, sehingga berpotensi menghambat arah kebijakan Presiden dalam menegakkan Pasal 33 UUD 1945.
"Ini saya nggak tahu apakah mekanismenya itu bisa katakanlah dievaluasi atau bagaimana dikaji ulang sekali lagi karena memang kebijakan Pak Prabowo ini kan penegakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ini oligarki ini makhluk paling pintar beradaptasi, makhluk paling pintar bertahan hidup. Di setiap rezim ini kan yang menang selalu oligarki rakus," tuturnya.
Di hadapan Wamensesneg Juri Ardiantoro, Sugiat kembali menekankan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap produk kebijakan yang telah berjalan agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan kelompok tertentu.
"Kita rakyat, kita civil society ya kalah berkali-kali tapi selalu yang menang itu adalah yang bertahan itu adalah oligarki-oligarki rakus karena memang mereka punya kemampuan beradaptasi, punya kemampuan menyusup, punya kemampuan menginfiltrasi bukan hanya dalam konteks orang per orang tapi juga sampai menginfiltrasi kebijakan supaya kebijakan itu menguntungkan mereka. Apakah dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk Perpres, dalam bentuk Kepmen, kita nggak tahu. Itu kan banyak sekali kelindan kepentingan oligarki yang masuknya pakai penguasaan kebijakan. Saya berharap ini disisir ulang Pak Wamen," pungkasnya.