Presiden Prabowo Disadap, Istana Bentuk Tim Khusus Perkuat Keamanan Siber

Kamis, 19 November 2026 | 07:44 WIB
Ilustrasi kasus penyadapan Presiden Prabowo. (Suara.com/Syahda)
BACA 10 DETIK
  • Istana Kepresidenan memperkuat sistem keamanan siber lewat Kemensetneg dan BSSN pascakasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.
  • Koordinasi lintas lembaga telah dilakukan untuk mengantisipasi ancaman.
  • Polri menetapkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.

Suara.com - Istana Kepresidenan memperkuat sistem keamanan siber menyusul terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah memiliki unit khusus bernama Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas mengamankan sistem siber di lingkungan Istana.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan unit tersebut terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengantisipasi berbagai ancaman siber.

"Namanya Cyber Security Incident Response Team, di Kementerian Sekretariat Negara yang punya mekanisme pengamanan siber di lingkungan Istana. Dan kami komunikasi intensif dengan BSSN," kata Juri.

Hal itu disampaikan Juri saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro (tengah) di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (24/6/2026). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz]

Tak hanya mengandalkan unit internal, Kemensetneg juga menggelar koordinasi lintas lembaga untuk memperkuat mitigasi ancaman. Juri mengaku memimpin langsung rapat bersama BSSN, Badan Intelijen Negara (BIN), serta sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.

"Bahkan dua hari lalu, saya mimpin langsung rapat dengan BSSN, Badan Intelijen Negara, dan beberapa K/L lain, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa membahayakan keamanan pemerintah dari sektor siber," ujarnya.

Juri tidak merinci langkah teknis yang disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi dugaan penyadapan terhadap Presiden. Namun, ia memastikan peningkatan sistem perlindungan terhadap Prabowo menjadi perhatian serius.

"Dan tentu soal penyadapan, kami enggak bisa bicara teknis. Tapi kira-kira kami juga sangat menyadari bahwa ini perlu ada peningkatan pengamanan yang signifikan untuk melindungi Presiden," pungkasnya.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menyeret sejumlah nama di internal Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo bersama Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Dalam perkembangan penanganan etik, Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, sidang etik Listyo dijadwalkan berlangsung pekan depan. Adapun sidang etik Slamet belum dijadwalkan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan medis pascasakit stroke.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com