- DPR RI akan mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna di Senayan pada Kamis, 19 November 2026.
- Delapan fraksi DPR RI telah menyepakati pengesahan RUU tersebut pada pembicaraan tingkat I tanggal 18 November 2026.
- RUU Perampasan Aset mencakup sepuluh substansi krusial, termasuk perluasan tindak pidana dan perlindungan hak pihak ketiga.
"Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegasnya.
Sementara itu, substansi keempat hingga keenam mengatur pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran hingga pelaksanaan putusan.
Ketentuan tersebut juga mencakup perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik serta optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana maupun untuk kepentingan publik.
Adapun substansi ketujuh hingga kesepuluh berfokus pada tata kelola aset hasil perampasan. Pengelolaannya harus dilakukan secara profesional oleh badan yang berkompeten, didukung sistem informasi yang transparan dan pengawasan lembaga independen.
RUU tersebut juga memuat mekanisme pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam proses perampasan aset.
"Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum," pungkasnya.