UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan

Kamis, 19 November 2026 | 11:03 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). (Suara.com/Bagaskara)
BACA 10 DETIK
  • DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
  • Pimpinan Rapat Paripurna Puan Maharani mengetok persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir setelah mendengarkan laporan Komisi III.
  • Undang-undang baru ini memperluas perampasan aset kejahatan teknologi serta menjamin pengembalian hak korban secara transparan.

Suara.com - Rancangan Undang-undang (RUU) tentan Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan DPR RI menjadi Undang-undang (UU).

Persetujuan itu disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Awalnya Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Panja RUU, Habiburokhman menyampaikan laporannya terhadap penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna. (Ist)

Setelah mendengar laporan, Puan lantas meminta persetujuan kepada anggota DPR RI yang hadir untuk pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-undang.

"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan menjadi Undang-undang? Setuju ya?," tanya Puan.

"Setuju," jawab kompak anggota yang hadir.

"Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan apakah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?," tanya Puan lagi dan dijawab kembali kompak "setuju" oleh anggota.

Dengan persetujuan ini, akhirnya RUU Perampasan Aset kini resmi menjadi UU.

Sebelumnya, terdapat sepuluh substansi krusial yang menjadi fokus utama dalam RUU Perampasan Aset tersebut.

Hal itu sebagaimana dipaparkan Habiburokhman yang juga merupakan Ketua Panja RUU tersebut.

Poin pertama mencakup penegasan judul, prinsip, dan asas hukum untuk menjamin efektivitas serta perlindungan hak asasi manusia.

Sementara poin kedua memperluas jangkauan perampasan aset tidak hanya pada kasus korupsi, melainkan juga kejahatan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas.

"Dua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," kata dia.

"Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," Habiburokhman menambahkan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com