- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
- Pimpinan Rapat Paripurna Puan Maharani mengetok persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir setelah mendengarkan laporan Komisi III.
- Undang-undang baru ini memperluas perampasan aset kejahatan teknologi serta menjamin pengembalian hak korban secara transparan.
Selain merampas aset hasil kejahatan, Habiburokhman menekankan bahwa RUU ini tidak menghapuskan sanksi pidana pokok bagi para pelaku kejahatan.
"Tiga, penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegasnya.
Pada poin keempat hingga keenam, Panja mengatur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana mulai dari tahap penelusuran hingga eksekusi putusan, memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta menjamin optimalisasi pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung maupun untuk kepentingan publik.
Untuk poin ketujuh hingga kesepuluh, RUU ini mengatur tata kelola aset secara profesional oleh badan berkompeten dengan memanfaatkan sistem informasi yang transparan, diawasi oleh lembaga independen, serta dilengkapi mekanisme pencegahan penyalahgunaan wewenang.
"Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum," pungkasnya.