Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes

Kamis, 19 November 2026 | 12:44 WIB
Koperasi Desa Merah Putih (bantenprov.go.id)
BACA 10 DETIK
  • Ombudsman RI menemukan berbagai kendala lahan dan perizinan pada proyek Koperasi Desa Merah Putih di beberapa daerah.
  • Direktur Eksekutif MTI Ahmad Jilul menyatakan program tersebut lemah dalam perencanaan dan tanpa kajian kelayakan publik.
  • MTI mendesak Presiden menghentikan sementara pembangunan koperasi baru hingga audit independen dan evaluasi menyeluruh selesai dilaksanakan.

Pertama, konsep dan legitimasi kelembagaan. Koperasi dinilai dibentuk berdasarkan perintah dari atas, bukan atas inisiatif anggota.

Kedua, skema pembiayaan. Plafon pembiayaan dibuat seragam, sementara bebannya dibebankan pada Dana Desa.

Ketiga, pembangunan fisik. MTI menyoroti belum adanya standar mutu bangunan yang memadai serta munculnya persoalan dan sengketa lahan.

MTI Desak Pemerintah Evaluasi Program KDKMP

Atas berbagai persoalan tersebut, MTI mendesak pemerintah melakukan koreksi dari hulu kebijakan, bukan sekadar memperbaiki masalah di lokasi pembangunan.

MTI meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara pembangunan koperasi di titik baru hingga audit independen terhadap kelayakan program, dampak fiskal, dan kepatuhan hukum selesai dilakukan. Hasil audit tersebut juga diminta dibuka kepada publik.

MTI juga mendesak Presiden dan DPR mengembalikan fungsi Inpres sebagai instrumen koordinasi. Kebijakan yang berdampak besar terhadap keuangan negara, menurut MTI, harus melalui pengawasan DPR dan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.

Kepada Kementerian Keuangan, MTI meminta peninjauan ulang terhadap PMK Nomor 7 Tahun 2026 dan PMK Nomor 15 Tahun 2026. MTI juga mendesak agar pembiayaan program pemerintah pusat tidak dibebankan kepada Dana Desa.

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan PT Agrinas diminta membuka data lokasi, status lahan, perizinan, kontrak, penyedia, hingga harga pembangunan. MTI juga meminta pembangunan di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan yang masih bersengketa dihentikan.

MTI menegaskan pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang muncul akibat rancangan program, bukan melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada kepala desa.

Selain itu, MTI meminta pemerintah mengembalikan kewenangan pengambilan keputusan kepada Musyawarah Desa dan Rapat Anggota koperasi, termasuk dalam menentukan unit usaha serta pengelola koperasi.

Adapun kepada Ombudsman RI, MTI meminta pemeriksaan diperluas hingga menyentuh akar kebijakan program KDKMP.

"Indikator pengawasannya masih bertolak dari mandat Inpres, sehingga baru menilai kepatuhan terhadap instruksi dan belum menguji instruksi itu sendiri," kata Farid.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com