- DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026.
- Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan bahwa aturan tersebut wajib dilaksanakan setelah resmi disahkan oleh DPR RI.
- Pihak yang merasa keberatan terhadap undang-undang baru ini dipersilakan menempuh jalur pengujian hukum melalui Mahkamah Konstitusi.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menanggapi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang (UU).
Menurut Tanak, setelah resmi disahkan DPR, ketentuan dalam UU Perampasan Aset harus dilaksanakan. Pihak yang keberatan terhadap aturan tersebut dapat menempuh jalur hukum melalui pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan. Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan judicial review ke MK," kata Johanis kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.