Bakal Bikin Kapok! Dasco Sebut Harta Bandar Judol Kini Bisa Disita Lewat UU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 12:53 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Suara.com/Bagaskar)
BACA 10 DETIK
  • DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026 di Senayan, Jakarta.
  • Regulasi baru ini memberikan wewenang penyitaan harta dari korupsi, kejahatan siber, investasi bodong, hingga judi online.
  • Pengesahan undang-undang tersebut bertujuan memberikan efek jera secara finansial kepada para bandar kejahatan kelas kakap.

Suara.com - Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 hari ini.

Selain tindak pidana korupsi, UU ini disebut dirancang untuk menjangkau berbagai kejahatan yang sangat merugikan masyarakat luas.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa UU Perampasan Aset memberikan kewenangan untuk menyita harta dari berbagai kejahatan finansial modern dan kejahatan siber yang marak memakan korban dari kalangan rakyat kecil.

"Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat," ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

"Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset. Demikian," lanjut Dasco.

Ketika disinggung mengenai cakupan penyitaan terhadap rekening terkait aktivitas judi online atau judol, Dasco menegaskan bahwa hal tersebut turut menjadi sasaran empuk dalam regulasi ini.

"Ya. Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset," tegasnya.

Pengesahan UU Perampasan Aset ini diyakini menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menindak para pelaku kejahatan kelas kakap dan memberikan dampak psikologis maupun finansial yang signifikan.

"Ya, iya. Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online," pungkasnya.

Sebelumnya, Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan DPR RI menjadi Undang-undang (UU).

Persetujuan itu disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com