Anggaran Kemenkes Dipangkas 10 Persen, Pulung Agustanto: Jangan Kurangi Hak Kesehatan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 15:08 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto. (Ist)
BACA 10 DETIK
  • Anggota DPR Pulung Agustanto mengingatkan pemerintah agar menjaga kualitas layanan kesehatan meskipun anggaran Kemenkes 2027 turun.
  • Pemerintah pusat wajib memastikan pemerataan kemampuan fiskal daerah agar rencana perluasan bantuan iuran jaminan kesehatan tidak membebani pemda.
  • Pemerintah harus segera memperbaiki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional melalui verifikasi faktual langsung agar bantuan jaminan kesehatan tepat sasaran.

"Kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. Jangan sampai masyarakat di kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil kehilangan perlindungan karena pemerintah daerahnya tidak mampu membayar iuran. Kalau negara ingin memperluas jaminan kesehatan, pemerintah pusat harus memastikan ada mekanisme pemerataan kemampuan fiskal," ujar dia.

Terkait rencana tarif BPJS Kesehatan yang tidak mengalami kenaikan pada 2027, Pulung menilai hal tersebut sebagai langkah positif.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya penyusunan perencanaan keuangan yang terukur agar program JKN tetap sehat secara finansial tanpa membebani rakyat.

Persoalan krusial lain yang harus segera dituntaskan, lanjut Pulung, adalah perbaikan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hingga kini, ia menilai masih kerap terjadi kesimpangsiuran data di lapangan, di mana warga kurang mampu justru dikategorikan ke dalam desil yang tinggi.

Untuk mengatasi hal itu, petugas diwajibkan melakukan verifikasi faktual secara langsung di lapangan serta menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Komisi IX DPR RI, kata Pulung, akan mengawal ketat seluruh kebijakan tersebut agar program jaminan kesehatan tidak sekadar berhenti sebagai angka statistik di atas kertas atau janji anggaran semata.

"Jangan sampai negara berhasil mempertahankan 96,8 juta peserta PBI, tetapi masih gagal memastikan rakyat miskin bisa berobat. Orang miskin tidak boleh kehilangan hak atas kesehatan hanya karena tidak punya uang atau pemerintah gagal mengelola data dan anggaran," tambah Pulung.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com