Anggaran Kemenkes Dipangkas 10 Persen, Pulung Agustanto: Jangan Kurangi Hak Kesehatan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 15:08 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto. (Ist)
BACA 10 DETIK
  • Anggota DPR Pulung Agustanto mengingatkan pemerintah agar menjaga kualitas layanan kesehatan meskipun anggaran Kemenkes 2027 turun.
  • Pemerintah pusat wajib memastikan pemerataan kemampuan fiskal daerah agar rencana perluasan bantuan iuran jaminan kesehatan tidak membebani pemda.
  • Pemerintah harus segera memperbaiki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional melalui verifikasi faktual langsung agar bantuan jaminan kesehatan tepat sasaran.

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mengingatkan pemerintah agar tidak mengurangi kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Peringatan ini disampaikan menyusul penurunan anggaran belanja pusat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Berdasarkan dokumen perencanaan, pagu indikatif Kemenkes pada 2027 tercatat sekitar Rp102,1 triliun.

Angka itu mengalami koreksi atau penurunan sebesar 10,44 persen dibandingkan anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp114 triliun.

Pulung mendesak pemerintah agar memberikan penjelasan yang transparan terkait dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas layanan medis.

Pemerintah juga wajib menjamin keberlanjutan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Efisiensi anggaran jangan sampai menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kebutuhan pembiayaan kesehatan tetap terpenuhi," ujar Pulung dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Meski demikian, ia mencatat bahwa kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada 2027 dipertahankan di angka 96,8 juta jiwa.

Pemerintah juga menargetkan kontribusi bantuan iuran bagi 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.

Kendati demikian, Pulung meminta pemerintah tidak lekas berpuas diri hanya dengan capaian angka tersebut.

Menurutnya, keberhasilan negara tidak diukur dari seberapa banyak kartu jaminan yang dibagikan, melainkan dari kepastian bahwa masyarakat miskin benar-benar mendapatkan layanan kesehatan yang layak saat sakit.

Di sisi lain, Pulung menyambut baik rencana perluasan bantuan iuran hingga kelompok masyarakat desil 8 yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027 atau selambat-lambatnya 2028.

Namun, ia menyoroti simulasi pembagian beban fiskal dari Kementerian Sosial kepada pemerintah daerah yang dinilai perlu dicermati secara matang.

Simulasi tersebut membagi pembiayaan ke dalam beberapa tingkat pemerintahan, di mana pemerintah daerah kabupaten/kota hingga provinsi turut menanggung porsi pembiayaan desil tertentu.

Pulung menegaskan, pemerintah pusat tidak boleh melemparkan beban fiskal begitu saja kepada daerah.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com