Dituding Ompong Sejak Lahir, Koalisi Beberkan Sederet Celah Pelemahan di UU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 15:32 WIB
Habiburokhman usai Rapat Pleno pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Suara.com/Bagaskara)
BACA 10 DETIK
  • DPR RI resmi mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.
  • Koalisi Advokasi Perampasan Aset berencana menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai tertutup dari publik.
  • Ketua DPR RI Puan Maharani mengklaim pengesahan undang-undang telah melalui partisipasi publik yang bermakna dan optimal.

“Buka naskah RUU, Naskah Akademik, dan DIM RUU; tunda pengesahan hingga partisipasi bermakna benar-benar terpenuhi,” tegasnya.

Selain menuntut pengembalian klausul perampasan aset tidak wajar dan penurunan ambang batas (threshold), koalisi juga menyoroti arsitektur kelembagaan pengelola aset yang justru dilimpahkan pembentukannya ke ranah eksekutif.

“Kunci kelembagaan pengelola dan pengawas aset yang independen di dalam undang-undang, bukan menyerahkannya ke Peraturan Presiden,” pungkas Ibrahim.

Puan Maharani Klaim Partisipasi Publik Sudah Maksimal

Di sisi lain, DPR RI membantah tudingan bahwa undang-undang anyar ini digarap secara tergesa-gesa atau dipaksakan demi motif politik tertentu.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan regulasi ini telah menempuh seluruh tahapan yang semestinya.

“Kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa. Namun, karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 19 November 2026.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa Komisi III DPR RI telah membuka ruang penyerapan aspirasi secara luas sesuai mandat partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

“Tadi sudah dijelaskan juga sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna,” sambungnya.

Berdasarkan laporan komisi terkait, parlemen tercatat menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta menyambangi 15 provinsi untuk memperdalam materi muatan.

“Bahkan juga sudah melakukan kunjungan ke 46 dapil pemilihan untuk menyerap aspirasi akar rumput,” tegas Puan.

Puan menambahkan, harmonisasi substansi juga telah digodok secara mendalam guna mencegah tumpang tindih regulasi dengan instrumen hukum eksisting seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Jadi, insyaallah undang-undang ini nanti akan bermanfaat dan bisa berguna bagi nusa dan negara. Khususnya bagi tujuan awal yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi keterkaitan atau kemudian maksud-maksud lain dari hal yang diinginkan oleh kita semua atau masyarakat,” bebernya.

Dalam rapat paripurna itu, Puan langsung memimpin pengambilan keputusan di hadapan para wakil rakyat yang hadir.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota DPR RI yang hadir, menandai resminya aturan tersebut disahkan di tengah ancaman uji materi dari masyarakat sipil.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com